Kominfo – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Drs.Yosef Nae Soi, M.M membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten Manggarai, berlangsung di aula MCC Ruteng, Jumat 31 Maret 2023.

Kegiatan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten Manggarai tahun 2024 dengan tema, Pembangunan Infrastruktur Yang Adil dan Merata ini didahului dengan penyerahan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Manggarai oleh ketua DPRD Matias Masir kepada Bupati Manggarai.

Wakil Gubernur Yosef Nae Soi dalam sambutannya menjelaskan, dalam pembangunan tidak terlepas dari 3 dimensi. Yang pertama dimensi ideal, dimana semua masyarakat harus sejahtera. Lalu ada dimensi realita artinya ada kemampuan-kemampuan  yang harus disesuaikan , disinkronisasi dan dikolaborasikan.

Oleh karena itu kata Wagub, lahirlah yang dinamakan dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas salah satu bentuk wadahnya adalah Musrenbang ini ‘’musrenbang ini kita sinkronkan, kita lakukan analisa. Apa kekuatan, kelemahan ,tantangan dan apa peluang kita ke depan membangun bersama-sama,’’ujarnya.

Dijelaskan Wagub Nai Soi, dalam Musrenbang ada tanggung jawab bersama, lalu menentukan bersama-sama mulai dari mana. Musrenbang ini merupakan refleksi kritis terhadap pengalaman tahun lalu kemudian diantisipasi tahun depan yang penuh dengan ketidak pastian ‘’oleh karena itu saya katakan tadi ada dimensi ideal, dimensi realistis dan dimensi eksibilitas,’’ungkapnya.

Dengan demikian lanjut Wagub Nae Soi, Musrenbang ini akan menemukan apa yang menjadi ideal yang kontekstual yang ada di kabupaten Manggarai.

Beberapa point kebijakan pemerintah Provinsi NTT juga disampaikan Wagub Nai Soi, antara lain prioritas pada tahun 2024 meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Kedua, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan keempat reformasi birokrasi.

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Nai Soi mengungkapkan, mendukung pemerintah kabupaten Manggarai dalam upaya membangun Geothermal di Manggarai “saya dan Pa Gubernur setuju dan full suport mendukung pembangunan Geothermal.Mungkin ada miskomunikasi, ada yang bilang itu mengganggu lingkungan.  Ada hal yang menurut persepsi kita berbeda mari kita bicarakan bersama,’’paparnya.

Bupati Manggarai Herybertus Nabit pada kesempatan yang sama menuturkan ada banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah kabupaten Manggarai terutama kinerja Makro.

Di sisi kemiskinan jelas Bupati Hery, yang paling penting adalah pemberantasan kemiskinan ekstrim sesuai arahan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTT ‘’untuk kemiskinan ekstrim kita masih berada pada angka enam persen. enam persen itu berkisar sekitar tiga puluh sembilan ribu jiwa. Tapi data terbaru kita ada pada angka dua puluh tiga ribu jiwa.arahan kita pada Bappelitbangda jangan kontradiksikan angka dua puluh tiga ribu dan tiga puluh sembilan ribu,’’ungkapnya.

‘’Yang penting bagi kita ,ambil saja nilai yang besar tidak apa-apa untuk menyelesaikan masalah. Dari pada kita ambil yang dua puluh tiga tapi ternyata tiga puluh sembilan,’’sambungnya.

Dikatakan Bupati Hery tingkat kemiskinan di kabupaten Manggarai semakin baik dan menurun. Selain itu Indeks Pembangunan manusia juga semakin baik ‘’ada banyak hal yang membuat semakin baik, seperti kesehatan dan sehingga usia harapan hidup semakin tinggi,’’katanya.

Terkait Infrastruktur tahun ini akan bergerak lebih cepat sehubungan dengan pinjaman daerah yang sudah mulai dicairkan. Dan sebagian akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ‘’jadi untuk infrastruktur tahun ini dari DAK,DAU spesifik dan pinjaman daerah ‘’kalau pinjam tentu harus bayar, bayar dari mana ya tentu dari APBD. Uang APBD dari mana tentu dari masyarakat, dari pajak dan retribusi. Karena itu kita harus bayar pajak, baik pajak pusat, Provinsi maupun kabupaten seperti hotel, PBB, restauran dan lainnya,’’ujarnya.

Dijelaskan, khusus untuk pajak selama satu hingga dua tahun terakhir, diarahkan untuk meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tetapi pemerintah kabupaten Manggarai memilih untuk tidak dulu meningkatkan NJOP ‘’ kenapa, karena masyarakat kita baru kembali memulai. Kita jangan tekan lagi dengan NJOP. tapi tugas pimpinan wilayah untuk pemutahiran data PBB, dimulai dari Langke Rembong. Karena NJOP kita adalah sembilan atau sepuluh tahun yang lalu,’’tuturnya.

Namun Bupati menuturkan persoalan Stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Manggarai, di mana angka Stunting hingga bulan Februari berada di angka 14,3 % ‘’kita bergembira  karena empat belas koma tiga ini kita sudah capai tahun ini, sebab target pemerintah pusat angka empat belas persen itu baru di tahun depan,’’paparnya. Sementara di tahun 2021 lanjut Bupati Hery, angka Stunting berada di angka 21 %. Sementara di tahun 2022 berada di angka 16 %.

Sementara itu untuk Indikator Kinerja di kabupaten Manggarai, Bupati mengatakan disebagian berada di jalur yang tepat, disebabkan ada peningkatan dan penurunan secara perlahan dalam dua tahun terakhir ‘’meski kita belum mencapai target RPJMD, saya kira itu normal saja, tapi yang penting kita berada di jalur yang pas,’’katanya.

Selain itu Bupati mengungkapkan satu  satu indikator yang belum berada di jalur yang tepat atau masih menjadi tantangan ke depan, yakni laju pertumbuhan ekonomi ‘’dan itu harus kita buka pada hari ini, supaya kita berpikir bersama. Kita di Manggarai salah satu yang terendah di Provinsi NTT. Untuk mengatakan pada kita semua, hari ini masalah jangan ditutupi agar kita bisa selesaikan,’’tuturnya.

Bupati Hery menjelaskan, tingkat penggangguran meski berada di level yang baik juga tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi . Kalau pertumbuhan ekonomi tidak berjalan baik bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja ‘’kita berharap Labuan Bajo bertumbuh lebih cepat, agar menjadi motor pertumbuhan di ujung pulau Flores ini, sehingga anak-anak kita yang lulus bisa bekerja di Labuan Bajo. Labuan Bajo bisa bertumbuh kalau kita juga menyiapkan pendidikan anak-anak kita dengan baik,’’ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini, diantaranya, Sekda Manggarai Jahang Fansi Aldus, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan NGO,LSM, dan lembaga keuangan swasta, perguruan tinggi, perwakilan pengusaha, UMKM, Kadin, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok anak (Fakam), kelompok Disabilitas, pemerhati ODGJ, kelompok pemuda, kelompok lansia serta insan pers.  (ars)