Pemkab Manggarai

Wabup Madur Buka Workshop Tata Kelola Keuangan Desa

Ruteng : Wakil Bupati Manggarai Drs.Victor Madur membuka kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0, Rabu (13/11/2019) bertempat di Hotel Revaya Ruteng.

Acara workshot tersebut digelar, hasil kerjasama antara BPK RI, BPKP Propinsi NTT, POLRI, dan Pemkab Manggarai  yang diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Manggarai.

Wabup Madur yang membacakan sambutan tertulis Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus SH., M.H mengatakan perhatian pemerintah terhadap desa saat ini sangatlah besar.

Tahun 2015 lalu Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk desa sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 47 triliun, tahun 2017 dan 2018 meningkat lagi menjadi Rp. 60 triliun dan tahun 2019 dialokasikan Rp.70 triliun.

Total anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019 yakni sebesar Rp.257 triliun kepada 74.954 desa di seluruh tanah air.

Dijelaskan, untuk Kabupaten Manggarai  sendiri Alokasi Dana Desa untuk 145 desa pada tahun 2015 lalu tercatat sebesar Rp.40 miliar 800 juta.

Tahun 2016 jumlahnya mencapai 91 Miliar Lebih, tahun 2017 sebesar 116 miliar lebih, tahun 2018 meningkat lagi sebesar Rp.120 Miliar lebih dan tahun 2019 tercatat sebesar Rp.149 Miliar lebih. Artinya setiap desa mendapatkan dana sebesar 1 Miliar lebih.

Anggaran sebesar itu kata Wabup Victor Madur, hendaknya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.” Uang sebanyak itu sesuai pesan Bapak Presiden harus berkutat diseputar desa saja, jangan sampai kembali lagi ke Pusat,’’Ungkap Wabup Madur

‘’Semakin banyak uang berputar atau dimanfaatkan di suatu wilayah desa maka kesejahtaraan masyarakat di wilayah tersebut juga akan semakin meningkat” Lanjut Wabup Madur.

Lebih lanjut dijelaskan, besarnya Dana Desa (DD) yang disalurkan Pemerintah Pusat seyogianya harus diikuti oleh akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Wakil Bupati Manggarai, foto bersama para Nara Sumber.  Foto : Kominfo 

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Propinsi NTT, Hasoloan SE, M.M ,CFE selaku salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut menjelaskan, manfaat interkoneksi aplikasi Siskeudes dengan OM SPAM yakni, mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa, memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa yang bersumber dari APBN, mengurangi resiko kesalahan, serta memperjelas tanggung jawab pengisian data laporan output dan penggunaan dana desa.

Hasoloan juga menjelaskan seputar beberapa kendala penggelolaan dana desa, yakni ; kurangnya pemahaman regulasi pengelolaan dana desa, kurangnya fungsi pembinaan dari Pemda dan Kecamatan, pergantian perangkat Desa seiring Pilkades serentak, serta kurangnya disiplin dalam pelaporan.

Selain dihadiri para Kepala Desa, kegiatan tersebut juga diikuti, Penjabat Sekda Drs. Angkat Anglus, M.Si, Pimpinan OPD,serta para Camat.   (pet).

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine + five =