Kominfo – Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut, S.H membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTTPPO) Tingkat Kabupaten Manggarai, berlangsung di aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Kamis (27/1/2022).
Rakor yang dikuti pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pimpinan LSM ini, tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Selain itu rakor ini juga diadakan secara daring.
Deputy Chief Of Mission IOM, Theodora Suter yang mengikuti rakor ini secara daring mengatakan, tindak pidana perdagangan orang merupakan satu masalah yang problematika di Indonesia.
Dikatakan Theodora, Indonesia merupakan negara pengirim, negara transit dan juga negara tujuan dalam imigrasi nasional maupun internasioanal, “perempuan, anak-anak, orang muda ditargetkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui internet, sosial media untuk menjerat mereka dalam situasi yang eksploitatif,” ungkapnya.
Dijelaskan Theodora, pemerintah Indonesia menunjukan upaya yang serius untuk menananggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2007 dan komitmen ini ditindaklanjuti dengan pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah.
Selain itu jelasnya, gugus tugas dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan layanan yang teintegrasi kepada para korban dan saksi tindak pidana perdagangan orang.
Dikatakan, SOP yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2010 atau 10 tahun sejak SOP dibentuk perlu disesuaikan dengan konteks-konteks tindak pidana perdagangan orang saat ini.
Theodora mengatakan, kegiatan ini juga memfasilitasi pemkab Manggarai untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program kerja tahunan guna mendukung dan memajukan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di kabupaten Manggarai, secara khusus yang mengakomodir kontak-kontak lokal dan kebutuhan lokal di kabupaten Manggarai.
Theodora berharap, melalui rakor ini kolaborasi kerja sama dan responsifitas untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan korban di Manggarai dapat semakin ditingkatkan dan diperkuat.
Ia juga menjelaskan, rakor ini sangat penting untuk memastikan bagaimana mengidentifikasi, melakukan assesment dan selanjutnya menyusun strategi penanggulangan TPPO di kabupaten Manggarai, “kami berharap kolaborasi dan kerja sama ini dapat terus berjalan, bertukar diskusi yang berkualitas untuk memerangi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.
Meski diakui Theodora, penanganan TPPO tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi dan kerja sama untuk memastikan perlindungan korban TPPO.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut meminta gugus tugas TPPO di kabupaten Manggarai untuk mulai berpikir mengenai persoalan TPPO, bukan hanya mewaspadai tetapi menanggulangi bila ada kejadian perdagangan orang.
Wakil Bupari Heri juga meminta satuan tugas TPPO untuk memastikan dan mendeteksi persoalan TPPO dengan baik, “sebelum kita mengalami kejadian-kejadian perdagangan orang, maka Saya minta perhatian satgas pada level preventif. Preventif dulu maka kemudian sosialisasi penting. Transformasi pengetahuan kita untuk mewaspadai kejadian perdagangan orang. Bila ada ditemukan hal-hal menjurus ke perdagangan orang, segera ambil langkah untuk proses pelaku secara hukum,” tegasnya.
Wabup juga menerangkan, secara normatif melalui undang-undang nomor 21 tahun 2007, satgas diberi tugas untuk menelusuri perdagangan orang di Manggarai, “data-data itu penting lalu berapa banyak. Kalau secara nasional ada, regional atau kabupaten belum tampak. Harus dicek seperti apa kondisi di Manggarai,” ujarnya.
Selain itu Wabup juga meminta satgas untuk bekerja profesional dalam menjalankan tugas dengan segala peran struktur satgas pencegahan pemberantasan TPPO, “apapun pertaruhan kontrak politik, Visi-Misi dari Bupati dan Wakil Bupati, satgas juga harus respon. Bagaimana strategi dari sisi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan termasuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, transparan, akuntabel dan responsif,” paparnya. (ars)