Kominfo – Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut,SH membuka kegiatan Forum Discussion Group (FDG) Penyusunan Materi Teknis, Rencana Peraturan Kepala Daerah ( Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten Manggarai, berlangsung di aula Ranaka kantor Bupati Manggarai, Kamis 16 Maret 2023.
Kegiatan FDG yang diikuti Bupati Manggarai Herybertus Nabit, SE.,MA melalui aplikasi Zoom ini, juga dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kanis Nasak, Kepala Dinas PUPR Lambertus Paput, kepala sub direktorat perencanaan ditail tata ruang kawasan daya dukung lingkungan wilayah II, camat Reo dan Reok Barat serta peserta yang mengikuti melalui aplikasi zoom.
Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut mengatakan, kegiatan ini merupakan forum yang penting untuk mendiskusikan, terutama terkait kemaslahatan kehidupan masyarakat Manggarai saat ini dan di waktu-waktu yang akan datang.
Kegiatan diskusi yang akan dibahas lanjut Wabup Heri, adalah sebagai bahan referensi penting untuk membangun Manggarai yang lebih baik, antara lain rencana detail tata ruang ‘’saya berharap masyarakat juga perlu diedukasi dari kegiatan ini seperti apa. Makanya, masyarakat terutama yang berada di lokus studi kita itu perlu dihadirkan. Tidak hanya usulan pemerintah tapi juga ada tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh pemuda juga penting dihadirkan,’’ungkap Wabup Heri.
’Kita juga bahas rencana detail tata ruang di Reo, dengan segala kelebihannya seperti pelabuhan, ada kawasan kali, kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, persawahan dan lainnya, maka Reo juga menjadi perhatian, karena ada perdagangan, pariwisata dan potensi-potensi lainnya’’ujarnya.
Dikatakan Wabup Heri, bagaimana pelabuhan Reo dijadikan satu pelabuhan perdagangan yang maju ke depan dan didukung akses jalur pantura dari Manggarai Barat ‘’makanya pemerintah berpikir rumah sakit Pratama hadir di Reo, antisipasi perkembangan ke depan dan mobilisasi manusia. Setelah di utara, ke depan kalau ada kesempatan juga di selatan, karena bagian selatan juga adalah ruang perjumpaan Labuan Bajo ke tempat lain di Flores ini,’’ungkapnya.
Wabup Heri juga menyinggung soal ijin mendirikan bangunan (IMB). Wabup Heri mencontohkan seperti di kota Kupang, plang ditempelkan di sekitar tempat yang mau dibangun, tentunya dengan kajian-kajian apakah boleh atau tidak di tempat tersebut ‘’Berapa meter dari sepadan kali, sepadan jalan, sepadan pantai baru dikeluarkan ijin. Di sebelahnya juga ada hubungannya dengan prinsip lokasi. IPL yang dikeluarkan itu, dalam pemahaman saya ada hubungannya dengan rujukannya tata ruang itu,’’paparnya.
Pada kesempatan tersebut Wabup Heri mengajak semua pihak agar memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam supaya alam memberikan jaminan untuk kesejahteraan dan kemajuan serta rasa aman masyarakat melalui sebuah kajian strategis.
Diakhir sambutannya Wabup Heri menyampaikan terimakasih kepada pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Nasional yang sudah hadir di Manggarai ‘’kiranya kegiatan ini menjadi ruang berkat bagi kita semua, baik itu para pemikir para eksekutor sekaligus mengedukasi masyarakat,’’pungkasnya.
Sementara itu Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rahma Julianti, M.S.c menjelaskan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu pra syarat yang penting yang disyaratkan dalam peyusunan rencana detail tata Ruang.
Rahma Julianti berharap dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk sama-sama menyepakati wilayah perencanaan dari kabupaten Manggarai di bagian mana yang akan disusun rencana detail tata ruang dan nanti harus dikeluarkan dalam SK wilayah perencanaan ditandatangani Bupati ‘’ kita harapkan teman-teman di Manggarai membentuk tim teknis pendamping untuk bekerja sama kami terkait penyusunan RDTR dan juga SK Pokja Kajian Lingkungan Hidup Strategis,’’pintanya.
Meski hal-hal ini bersifat administratif kata Rahma, tetapi sangat diperlukan dalam penyusunan RDTR dan sebagai pelengkap akan dilakukan pertemuan dengan lintas sektor.
Selain itu lanjutnya, dukungan lain yang diharapkan adalah dukungan data dan informasi. Karena menurut Rahma, yang tahu persis wilayah perencanaan adalah pemerintah daerah itu sendiri ‘’kami sangat berharap data dan informasi bisa disampaikan kepada kami sebagai dasar nanti tim penyusun untuk mulai menyusun rencana detail tata ruang dan juga dokumen kajian lingkungan hidup strategis,’’tutur Rahma.
‘’Dukungan terakhir yang kami butuhkan adalah peran aktif dari seluruh OPD untuk bersama dengan tim penyusun dengan supervisi untuk bersama menyusun rencana detail tata ruang ini. Dan tentu nanti juga berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini dinas lingkungan hidup untuk proses validasi kajian lingkungan hidup strategis,’’sambungnya.
Dalam kegiatan ini para peserta juga dibagikan kuisioner yang bertujuan untuk menjaring informasi terkait isu pembangunan berkelanjutan yang terjadi di kabupaten Manggarai khususnya di kecamatan Reok (desa Baru, Mata Air, Reo, salama, Wangkung,Ruis, dan Robek) juga di Kecamatan Reok Barat (desa Para Lando, dan desa Toe).
Informasi terkait isu /masalah yang disampaikan dalam kuisioner akan akan menjadi masukan dalam proses penyusunan KLHS dan RDTR di kabupaten Manggarai.
Melalui kuisioner ini juga diharapkan dalam menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayah perencanaan untuk melengkapi daftar isu/masalah pembangunan berkelanjutan yang sudah dikaji sebelumnya. (ars)
