Selain itu Banggar juga memberikan apresiasi karena berdasarkan penilaian BPK tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP ).
Hal itu terungkap dalam laporan tim Perumus Badan Anggaran DPRD Manggarai terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 yang dibacakan oleh pelapor Thedorus Harmin, pada sidang paripurna ke 12 rabu ( 26/06/2019 ) digedung dewan.
Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Simprosa S.Gandut, dan dihadiri oleh lebih dari separuh anggota Dewan.
Dari eksekutif hadir Bupati Manggarai DR.Deno Kamelus S.H, M.H, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD.
Dijelaskan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini tentu memberikan informasi bagi DPRD serta semua pihak tentang kinerja pengelolaan keuangan APBD oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran 2018. Informasi yang ada tentu menjadi titik tolak untuk kita dapat melakukan evaluasi dalam menentukan kebijakan pengelolaan daerah kedepanya.
Pada kesempatan itu Banggar juga menjelaskan soal kinerja pendapatan, yakni realisasi anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2018 Rp.1.097.98.217.14076 atau sebesar 98,83% dari target setelah APBD perubahan sebesar Rp.1.110.912.310.087,00.
Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:
Pertama, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Realisasi PAD tahun anggaran 2018 sebesar 89.904.635.200,78 atau sebesar 94,19 % dari target setelah APBD Perubahan sebesar Rp.95.454.907.404,00.
Kedua, Pendapatan Transfer/ Dana Perimbangan.
Realisasi pendapatan transfer /dana perimbangan tahun anggaran 2018 sebesar Rp.807.048.799.22,00 atau 99,5 % dari target setelah APBD Perubahan sebesar Rp.809.902.885.992,00.
Dibagian akhir laporanya Banggar juga memberikan rekomendasi umum kepada pemerintah daerah, diantaranya, Banggar memberikan apresiasi untuk OPD yang realisasi pendapatanya cukup tinggi, namun beberapa OPD yang pendapatanya masih jauh dari harapan diperlukan evaluasi total.
Dan, bagi OPD yang realisasi pendapatanya mencapai atau bahkan melampaui target, kami menyarankan perlu di beri reward. Dan, sebaliknya OPD yang tidak mencapai target atau tidak mendekati target perlu dilakukan evaluasi menyeluruh.
Karena itu, Banggar memberikan beberapa masukan, antara lain;Bupati dan Wakil Bupati melakukan evaluasi kinerja aparatur, kinerja kerja dari petugas penagih di lapangan ditingkatkan danPemimpin SKPD harus lebih kreatif untuk mencari potensi pendapatan.( ***Petrik).