Pemkab Manggarai adakan Bimtek Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah

Ruteng – Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penata Usahaan Keuangan lingkup Pemkab Manggarai.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari Tanggal 1 hingga 2 Juni 2016 dibuka oleh Asisten Administrasi Setda Manggarai Drs.Kasmir Sakir bertempat di Aula Efata Santo Aloysius Ruteng. Turut hadir dalam kegiatan Bimtek di antaranya Instruktur BPKB Perwakilan Propinsi NTT Adi Irawan dan Sunaryo,para Kepala SKPD, serta Peserta Bimtek Pengelolaan keuangan daerah lingkup Setda Manggarai.

Bupati Manggarai DR.Deno Kamelus,SH.MH dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Drs. Kasmir Sakir mengatakan kegiatan Bimtek ini dalam rangka menjawab berbagai tuntutan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah antara lain peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, kemudian permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah daerah.

Berbagai ketentuan dalam peraturan di atas merupakan arah dan pedoman dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah juga searah dengan cita-cita reformasi yang menegaskan pentingnya profesionalitas aparatur Negara termasuk aparatur di Manggarai. Pengelolaan keuangan Daerah diarahkan untuk lebih Konverhensif dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan.

Pemerintah daerah memandang penting pelaksanaan Bimtek untuk menjawab berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah baik perencanaan, penataan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan berlakunya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintah berbasis actual pada Pemda yang merupakan pedoman bagi pemda dan praktek akuntansi maka telah merubah system akuntansi dari basis Kas menjadi basis akrual.

Perubahan basis akutansi merupakan tantangan bagi pemda, di mana laporan keuangan pemerintah daerah yang semula Empat Laporan yakni, laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan menjadi Tujuh Laporan yakni, Laporan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, neraca, personal, arus kas, perubahan ekuitasi dan catatan arus laporan. Dengan terselenggaranya Bimtek ini diyakini seluruh aparat pengelola keuangan tetap siap dalam pelaksanaan keuangan berbasis aktual. Kesiapan Pemda tidak saja pada penerapan akuntansi berbasis aktual namun terhadap pengelolaan keuangan secara keseluruhan mulai dari pelaksanaan, perencanaan, penataan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Untuk itu diperlukan kapasitas aparatur pengelolaan keuangaan daerah yang memiliki keahlian atau profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemda berkomitmen dan berupaya meningkatkan kwalitas sumber daya aparatur melalui kegiatan Bimtek penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.

Kegiatan bimtek ini merupakan momentum penting, bermanfaat, dan memiliki nilai strategis dalam rangka memberikan pemahaman kepada kepala Sub Bagian perencanaan Evaluasi dan pelaporan dan kepala Sub Bagian Keuangan agar dapat memiliki pengetahuan teknis dalam memgelola dan menata keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peserta : para peserta Bimtek pengelolaan keuangan daerah serius mengikuti kegiatan dan arahan dari Perwakilan BPKB NTT. Foto : Aris

Sementara itu di tempat yang sama Instruktur BPKB perwakilan NTT Adi Irawan di dampingi Sunaryo menegaskan BPKB di beri Tugas dan wewenang oleh Presiden untuk melakukan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, serta konsultasi kepada pemerintah daerah di NTT termasuk di Manggarai. Menurut Adi ukuran sukses Bimtek kali ini menjadi tolak ukur Pemerintah pusat, untuk itu Dia berharap perlunya komitmen, dan niat dari semua peserta Bimtek di Kabupaten Manggarai. ***(ars)