Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin serius dalam upaya percepatan pembangunan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan rumusan kesepakatan Rapat Kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para Bupati/Walikota se-NTT bersama para Pelaku Usaha; MoU pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pembangunan rumah layak huni di NTT; dan MoU bidang koperasi oleh Gubernur NTT serta seluruh Bupati dan Walikota se Nusa Tenggara Timur.
Penandatanganan dokumen tersebut dilaksanakan hari Senin, 10 Juni 2019 kemarin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Rapat kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para Bupati/Walikota se-NTT bersama para pelaku usaha ini digelar dalam rangka konkretisasi pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah 22 kabupaten/kota dan pelaku usaha dalam bingkai masyarakat ekonomi NTT. Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah keliru bila tidak mampu mendata potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
“Ciri khas pemerintah NTT, keluar banyak tapi tidak masuk apa-apa. Kita bersyukur dengan para pelaku ekonomi. Tanpa bantuan dari pemerintah, para pelaku ekonomi bisa survive,” ujarnya. Menurutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. “Oleh karena itu, membangun masyarakat NTT harus berkolaborasi dengan koperasi, para pelaku ekonomi, dan Bank NTT,” lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H.. Menurutnya, pembangunan NTT mesti melibatkan semua pihak dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.
“Dalam rangka membangun NTT, kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang biasa, mesti ada lompatan-lompatan. Saya kira apa yang hari ini kita buat itu merupakan implementasi dari pemikiran besar itu. Kita tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Semua potensi yang ada itu harus dikelola secara bersama-sama mulai dari produksi, kelembagaan, dan pemasaran. Tentu ujung-ujungnya adalah NTT Bangkit, Rakyat Sejahtera,” ujarnya.
Terkait komoditas unggulan, Bupati Deno dalam presentasinya mengatakan bahwa komoditas utama wilayah Kabupaten Manggarai saat ini adalah kopi dan hortikultura. “Kabupaten Manggarai tiga tahun terakhir fokus pada pengembangan hortikultura. Kenapa begitu, pertama, dilihat dari sisi kontribusi PDRB terbesar berasal dari sektor pertanian. Kedua, serapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 51 persen”, katanya.
Khusus hortikultura, omzet yang diperoleh para petani selama tiga tahun mencapai 19 milyar lebih. Selain itu jangkauan pemasaran hortikultura tidak lagi sebatas wilayah Manggarai Raya namun sudah meluas hingga ke wilayah Sumba dan sekitarnya.
Dalam rangka memaksimalkan potensi kopi dan hortikultura, selain instansi teknis, Pemerintah Kabupaten Manggarai juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan, Bank NTT, dan Pertamina. “Dengan Badan Pertanahan, saya berkoordinasi supaya petani-petani saya diberi sertifikat gratis. Tahun lalu, melalui CSR Bank NTT, kami dapat 250 juta dan itu langsung dimanfaatkan untuk mensertifikatkan tanah petani hortikultura maupun kelompok pengembangan. Dengan Pertamina, akan dibantu 2 unit Cool Storage atau pendingin agar sayur-sayur bisa disimpan hingga dua minggu,” katanya.
Untuk kopi, total produksi kopi Kabupaten Manggarai sebanyak 2.702 ton. Total omzet penjualan kopi green bean sebesar 148 milyar, kopi olahan omzetnya sekitar 15 milyar, dan kopi bubuk sebesar 4,7 milyar.
Sejumlah harapan disampaikan oleh Bupati Manggarai. “Saran kami, pertama, kopi-kopi Manggarai itu dicatat sebagai hasil pengolahan Jawa Timur, Surabaya, sehingga devisa nya mereka yang dapat. Oleh karena itu kami berharap Pelabuhan Reo atau Kupang itu harus menjadi Pelabuhan ekspor sehingga devisa nya dicatat di Nusa Tenggara Timur. Kedua, kolaborasi akan kita tingkatkan dengan memberi dukungan penuh kepada para pedagang kopi”, katanya.
Terkait hal itu, Gubernur NTT meminta agar konsep Simantri dan program hortikutlura yang telah digagas oleh Kabupaten Manggarai dapat diadopsi kabupaten lain. Pertama, konsep dan program tersebut bukan hanya utk pertumbuhan ekonomi saja tapi dalam perspektif mendukung pariwisata. Kedua, semua sektor atau dinas atau perangkat daerah mengambil peran utk suatu target capaian yang telah direncanakan bersama.
“Saya tadi lihat cara mendesain pekerjaan dan program yang dilakukan oleh Bupati Manggarai, konsep seperti ini sebenarnya dilakukan dalam rangka pengembangan pariwisata. Kalau di Kabupaten Manggarai sudah siap, Provinsi tidak perlu lagi buat program. Anggaran yang kami punya akan didrop ke program milik kabupaten tersebut”, pungkas Gubernur Victor. (Tim Humaspro Manggarai)
