RUTENG – Mengatasi masalah stunting harus dimulai saat bayi dalam kandungan. Pasalnya, stunting itu  terjadi sejak dalam rahim seorang ibu. Demikian Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, DR. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) kepada wartawan saat melakukan kunjungan ke Ruteng, Selasa (27/04).

Wardoyo berama tim BKKBN pusat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Manggarai selama 1 hari. Acara penerimaan secara adat Manggarai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai, Drs. Jahang Fansi Aldus berlangsung di aula Nuca Lale, Kantor Bupati Manggarai. Selanjutnya, Wardoyo bersama timnya bertandang ke kantor DP2KBP3A kabupaten Manggarai. Pada kesempatan yang sama Wardoyo juga melakukan audensi dengan Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat.

Wardoyo mengatakan, belum lama ini Presiden Jokowi telah menunjuk BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Saat ini pihaknya tengah menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait tugas dimaksud. “Mohon doanya supaya Perpresnya segera keluar sehingga kita bisa segera bekerja,” ungkapnya

Menurut Wardoyo, stunting mulai terjadi sejak bayi berada dalam kandungan ibunya. Pendampingan terhadap para ibu hamil sangat penting sebagai upaya untuk mengatasi masalah stunting ini. “Saya ingin semua keluarga yang hamil di Manggarai ini didampingi. Karena stunting itu mulai terjadi sejak dalam rahim.Jadi kalau kita di Manggarai ini mau bebas stunting paling tidak ya dibawah 14 persen, maka harus sejak dalam rahim didampingi,” kata Wardoyo.

Wardoyo menjelaskan,  tiga unsur  yang ditunjuk melakukan pendampingan terhadap para ibu hamil itu antara lain PKK, bidan dan kader di desa. Satu petugas PKK, bidan dan kader akan mendampingi beberapa ibu hamil. “Seandainya ada pertumbuhan janin yang lambat di dalam rahim, sebelum lahir sudah dilaporkan kepada kami”, terang Wardoyo.

Terkait anggaran kata Wardoyo, pihaknya telah mengajukan anggaran hampir satu triliun Rupiah khusus untuk program pendampingan ibu hamil. Sejauh ini dirinya kurang mengetahui berapa anggaran yang akan digelontorkan untuk setiap kabupaten/kota. “Melalui anggaran ini kita akan berdayakan PKK, bidan dan kader,” katanya.

Wardoyo menambahkan, sebelumnya  anggaran ini digelontorkan melalui propinsi, namun tahun ini akan langsung ke setiap kabupaten. Dia mencontohkan, anggaran untuk pemasangan IUD dan susuk sebesar 300 juta Rupiah. “Biasanya kan bidan itu kalau pasang itu harus klaim ke BPJS, tapi kadang-kadang tidak sukses karena tidak memenuhi syarat. Nah sekarang bisa langsung klaim ke DP2KBP3A kabupaten Manggarai dengan menggunakan dana itu tadi,” terangnya.

Kecuali itu kata Wardoyo, pihaknya juga akan mengusulkan dana untuk pemberian makanan tambahan langsung ditransfer ke setiap daerah. Selanjutnya tim pendamping yang terdiri dari PKK, bidan dan kader setiap desa dibimbing ahli gizi dari kecamatan mengolah makanan tambahan dengan bahan makanan lokal. “Mereka memasak sendiri dengan sumber makanan lokal seperti telur, terus sayurnya misalkan daun kelor. Sehingga uang itu tidak ke luar. Itu yang saya usulkan seperti itu,” tambahnya.***(Yoga)