Ruteng, Kabupaten Manggarai kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2019. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Propinsi NTT secara virtual atau video converence dengan Bupati Manggarai DR. Deno Kamelus S.H.,M.H., jumaat (19/06/2020), di Aula Ranaka Kantor Bupati.
Hadir dalam acara tersebut yakni, Ketua DPRD Matias Masir, Wakil Ketua Flavianus Soe, dan segenap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Kepala Perwakilan BPK Propinsi NTT menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dalam dua tahapan. Tahapan pemeriksaan itu dilakukan secara langsung dan secara virtual atau menggunakan teknologi informasi yang ada.” Dengan demikian Kabupaten Manggarai bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Namun kata Dia masih ditemukan beberapa permasalahan yang mesti dibenahi kedepan. Hal itu terkait pengelolaan kas yang belum memadai, penatausahaan pada pendapatan dan pemanfaatan dana JKN kapitalisasi untuk jasa pelayanan Dinas Kesehatan masih belum memadai, dan pengelolaan aset tetap masih ada yang belum tertib. “ Kami minta Pemkab Manggarai untuk meperhatikan beberapa soal diatas, agar tidak menjadi lebih besar yang akhirnya dapat mempengaruhi penilaian opini WTP,” ungkapnya.
Bupati Manggarai DR. Deno Kamelus S.H., M.H., menjelaskan, Pemkab Manggarai telah bekerja secara maksimal untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan secara khusus dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan. “ Untuk itu kita patut bersyukur, pada tahun sebelumna juga kita dapat opini WTP. Apapun yang kita capai, kita yakini sebagai bukti dari berkat penyelenggaraan Tuhan terhadap kita semua. Kami juga patut berterima kasih kepada tim pemeriksa untuk Kabupaten Manggarai untuk kerja samanya selama ini, kami juga mendapat palajaran yang baru, karena tercatat dalam sejarah bahwa, pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan memanfatkan teknologi informasi yang ada ditengah kita semua menghadapi pandemi covid 19,” Ujar Deno.
Di tempat yang sama beliua juga memberikan apresiasi atas peran lembaga legislatif untuk kerja sama dan fungsi pangawasanya selama ini. Pengawasan dari DPRD sangat penting bagi daerah, sehingga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah bisa dibenahi dari waktu ke waktu.” Terima kasih juga untuk seluruh kepala perangkat daerah dan seluruh staf yang telah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020,” ungkapnya.
Beliau menambahkan, terkait hal- hal yang di soroti oleh BPK, itu akan menjadi pekerjaan rumah dan berusaha semaksimal mungkin untuk membenahinya dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga untuk laporan keuangan tahun depan, diharapkan juga akan meraih Opini yang sama.
Sementara itu Wakil Ketua DDPR Manggarai Falvianus Soe, mengatakan pemeriksaan terhadap laporanan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini kata Flavianus merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Di katakan, pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan, namun jika pemeriksa menemukan penyimpangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku khususnya yang berdampak pada potensi kerugian Negara maka hal itu harus diungkap dalam LHP.” Hari ini kita telah menghasilkan kerja sama yang baik, dimana Kabupaten Manggarai mendapat opini WTP,” ujar Flavianaus. ( pet ).