Kominfo-Fraksi -Fraksi di DPRD kabupaten Manggarai menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022, dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Manggarai, Kamis 20 Juli 2023.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Flavianus Soe tersebut, juga dihadiri Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit,S.E.,M.A, Sekretaris Daerah Drs.Jahang Fansi Aldus, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian serta insan pers.

Fraksi PAN dalam laporannya menuturkan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, yang tertuang dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 6 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, tentu yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana pemerintah mengimplementasikan secara baik dan tidak menimbulkan resistensi publik.
Oleh karena itu fraksi merekomendasikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai untuk melanjutkan asistensi sampai di tingkat Provinsi.

Sementara fraksi Golkar mempertegas kembali beberapa hal yang kiranya menjadi pedoman dan perhatian bersama pada masa mendatang , antara lain Pertama, terhadap laporan Banggar DPRD fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Banggar DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022. Kedua, fraksi Golkar meminta pemerintah untuk memperhatikan serapan atau realisasi anggaran yang sangat rendah pada tahun 2022. sehingga dalam penyusunan program atau kegiatan pada tahun berikutnya akan mengacu pada serapan atau realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Ketiga, fraksi Golkar meminta pemerintah agar pengerjaan proyek yang sudah tertuang dalam sebaran proyek tahun 2022 harus bisa dipastikan dapat dieksekusi pada tahun anggaran 2023. Keempat, fraksi juga meminta pemerintah agar pengerjaan proyek tahun 2022 yang berlangsung pada musim hujan tidak terjadi kembali pada tahun 2023, ini penting untuk menjaga kualitas proyek yang dikerjakan.

Sementara fraksi Nasdem meminta pemerintah untuk memperhatikan rekomendasi ataupun catatan -catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, komisi -komisi maupun oleh fraksi-fraksi dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja pemerintah.

Selain itu kepada setiap perangkat daerah, fraksi juga menekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian programnya, birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci sukses setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja.

Fraksi Kebangkitan Bangsa pada kesempatan yang sama juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya, memperhatikan dengan serius aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD di dapil masing-masing. fraksi berpendapat Menerima nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut saat asistensi ke Provinsi NTT.

Di bagian akhir sidang juga dilakukan penandatanganan berita acara dokumen persetujuan bersama antara Bupati Manggarai dengan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022. **