Kominfo – Fraksi-fraksi yang ada di DPRD kabupaten Manggarai menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021.
Secara umum delapan (8) fraksi DPRD kabupaten Manggarai, diantaranya, fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, Demokrat, Nasdem, PAN, Gerindra dan fraksi Kebangkitan Bangsa menerima dan menyetujui Ranperda kabupaten Manggarai tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk diasistensi ke pemerintah Provinsi NTT.
Sidang yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Selasa 7 Juni 2022 ini dihadiri Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, S.E.,M.A, Sekretaris Daerah Drs.Jahang Fansi Aldus, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD, Sekretaris Dinas, para kepala bagian serta insan pers.
Sidang yang juga beragendakan penandatangan Berita Acara Persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah ini, dipimpin wakil ketua DPRD Simprosa R Gandut didampingi wakil ketua II Flavianus Soe dan ketua DPRD Matias Masir.
Fraksi PDI -Perjuangan dalam pandangan yang disampaikan jubirnya Kasmir S Jarung menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk diasistensi ke pemerintah Provinsi NTT guna mendapatkan masukan serta koreksi baik dari sisi materi maupun dari sisi aturan.
Dengan demikian fraksi PDI-P meminta agar Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 beserta lampirannya sesuai mekanisme peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Senada dengan fraksi PDI-P, fraksi Hanura juga menyetujui dan menerima Ranperda ini untuk diasistensi ke pemerintah Provinsin NTT guna mendapatkan masukan serta koreksi baik dari sisi materi maupun aturan.
Selain itu fraksi Golkar melalui jubirnya Garung Ambrosius kembali menegaskan, pertama fraksi Golkar mendorong dan mendukung pemerintah daerah atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI perwakilan Provinsi NTT terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021.
Fraksi Golkar meminta perhatian serius pemerintah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti poin-poin yang merupakan temuan dan rekomendasi BPK-RI terhadap 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan. Kedua, terhadap laporan Badan Anggaran DPRD kabupaten Manggarai, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan ketiga, fraksi Golkar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan serapan atau realisasi anggaran yang rendah pada tahun 2021, sehingga dalam penyusunan program atau kegiatan pada tahun kemudian akan mengacu pada serapan atau realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.
Sementara fraksi PAN dalam pandangannya melalui juru bicaranya Magdalena Manul menyampaikan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun anggaran 2021 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten Manggarai pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu Fraksi PAN juga menyampaikan agar pemda Manggarai dapat melaksanakan setiap item rekomendasi dari hasil evaluasi kedua lembaga tersebut dengan lebih baik, sehingga persoalan dan kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.
Fraksi Restorasi partai Nasdem melalui jubir Adrianus Nanggur menyampaikan beberapa catatan untuk diperhatikan, antara lain ; pertama, fraksi meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan-catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, komisi-komisi maupun fraksi-fraksi dalam rangka usaha bersama untuk peningkatan kinerja pemerintah. Kedua, kepada setiap perangkat daerah, fraksi menekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian program, birokasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja. (ars)