Kominfo- Fraksi-Fraksi di DPRD kabupaten Manggarai mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022.

Hal tersebut diutarakan beberapa fraksi yang ada di DPRD kabupaten Manggarai saat menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun 2022, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Manggarai, Selasa 4 Juli 2023.

Sidang yang dipimpin ketua DPRD Matias Masir tersebut, juga dihadiri Asisten Pemerintah dan Perekonomian drh. Yosef Mantara, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian serta insan pers.

Seperti Fraksi PAN dalam pandangannya melalui juru bicaranya Ursula Anur, mengapresiasi pemerintah daerah atas kerja keras dan kerja tuntas. Penghargaan ini patut kita syukuri dan bangga. Tentu ini hasil dari kerja keras pemerintah terhadap kemajuan daerahnya.

Dengan berturut-turutnya penilaian BPK-RI perwakilan Provinsi NTT terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2022, menandakan pemerintah bekerja serius dalam mengelolah anggaran keuangan daerah ini.

Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan serta peraturan perundang -undangan terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi NTT telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022 dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tentu fraksi PAN akan terus melakukan kajian, mengevaluasi dan mengawal setiap tahapan proses pembangunan yang ada di daerah ini sampai seberapa jauh organisasi perangkat daerah mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab.

Fraksi Hanura dalam pandangan melalui juru bicaranya, Yohanes Hardum Nonto, juga menyampaikan apresiasi terhadap opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Manggarai dan meraih WTP.

Fraksi Hanura berharap agar pemerintah dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ini di tahun-tahun yang akan datang.

Sementara beberapa hal yang juga diminta fraksi Hanura untuk diperhatikan pemerintah, antara lain ; realisasi penerimaan pajak daerah, masih belum mencapai target yang signifikan, karena itu fraksi meminta pemerintah untuk selalu berinovasi agar target pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak lebih optimal.

Selanjutnya realisasi terhadap penerimaan retribusi daerah. fraksi meminta pemerintah mendorong peningkatan berkaitan dengan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Untuk realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022, fraksi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena penyerapan sudah mencapai 90% agar dapat ditingkatkan lagi.

Sementara itu fraksi Kebangkitan Bangsa melalui jubirnya, Kamsudin Usman, menyampaikan secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 mencapai 94,93%. Terhadap hal ini fraksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah, namun demikian fraksi juga meminta beberapa penjelasan, pertama realisasi pajak daerah tahun 2022 berada pada angka 73,37% terhadap hal ini, fraksi meminta penjelasan apa hambatan atau kendala yang dihadapi sehingga pencapaiannya di bawah 75%.

Selain itu fraksi juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas realisasi belanja daerah tahun 2022 yang mencapai 91,84% dengan harapan yang digelontorkan dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Manggarai.

Fraksi juga menyampaikan terima kasih atas pencapaian penerimaan pembiayaan 100% dan pengeluaran pembiayaan sebesar 96,49% terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 sebesar Rp.40.620.129.382,80,.

Pada kesempatan yang sama, fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, di mana realisasi dana transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp.919.332.114.485,00 atau 97,70% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.941.860.207,00.

Terhadap pencapaian ini, fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah agar dipertahankan, bila perlu ditingkatkan kedepannya melalui lobi-lobi politik anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta. **