Kominfo-Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, S.E.,M.A mempresentasikan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) kabupaten Manggarai tahun anggaran 2023, dalam Sidang Paripurna II yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Manggarai, Senin 11 Agustus 2023.
Sidang yang dipimpin ketua DPRD Matias Masir, S.Pd tersebut, juga dihadiri Bupati Sekretaris Daerah Drs.Jahang Fansi Aldus, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian serta insan pers.
Dalam sambutannya Bupati Manggarai Herybertus Nabit mengatakan, dasar hukum penyusunan KUA PPAS di antaranya, UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026.
Bupati Hery menjelaskan, tema rencana kerja pemerintah Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2023 atau tahun yang sedang berjalan saat ini adalah Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Manggarai yang inklusif dan tata kelola pemerintahan yang melayani.
Dikatakan Bupati Hery, seluruh anggaran yang membiayai seluruh program dan kegiatan sejak awal tahun sampai dengan bulan yang kesembilan ini diarahkan untuk memenuhi tema ini “Sebagai break down dari tema, kita telah menetapkan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Manggarai tahun 2023,” jelasnya.
Beberapa prioritas tersebut lanjut Bupati Hery diantaranya, Pertama adalah pemulihan ekonomi yang merupakan bagian penting dan fokus karena kita telah mengalami dua tahun pandemi Covid 19 dan dua tahun itu adalah dua tahun yang sulit bagi perekonomian masyarakat Manggarai.
Kedua, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Kita tahu bersama kondisi kesehatan dan pendidikan kita sangat terpukul akibat pandemi Covid 19. Kualitas kesehatan juga banyak mengalami penurunan dari berbagai indikator. Prioritas pada kualitas kesehatan dan pendidikan ini juga karena berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 antara pusat dan daerah yang mengatur tentang pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan selain oleh DAK juga oleh DAU (spesific grant).
Ketiga, peningkatan tata kelola pemerintah yang melayani. Berbagai perkembangan sejak beberapa tahun terakhir menunjukkan pemerintah yang melayani menjadi tuntutan.
Bersama pihak dewan, pemerintah berdiskusi menunjukan bahwa dalam hal-hal aktual yang disampaikan antara lain mengenai pelayanan pemerintahan yang masih terasa kurang.
Keempat, optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Ini antara lain menjadi tuntutan masyarakat, karena sektor kebudayaan dan pariwisata diharapkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Manggarai.
Kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Isu lingkungan menjadi salah satu isu yang harus ditangani segera saat ini untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam pada hari ini maupun dimasa yang akan datang. **
