Ruteng, Kominfo : Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit, S.E., M.A. ketika mengikuti acara Launching Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) secara virtual dari Aula Nucalale Kantor Bupati Manggarai, Selasa (25/5/2021), mengharapkan dan menyambut baik dicanangkannya transformasi digitalisasi keuangan untuk terlaksananya reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. “Diharapkan hal ini akan membantu kami, dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan dan akuntabel serta percepatan pelayanan terutama di masa pandemi covid 19,” tutur Bupati Hery.
Bupati Hery mengatakan, dengan ditetapkannya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah maka, akan segera ditindaklanjuti dengan membentuk satuan tugas (satgas) melalui keputusan Bupati Manggarai nomor HK 115/2021 tanggal 31 maret 2021 tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) kabupaten Manggarai yang secara jelas menguraikan tentang susunan keanggotaan dan uraian tugas masing-masing instansi.
Di samping itu kata Bupati Hery, disajikan jenis-jenis transaksi pemerintah daerah untuk program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “Langkah yang telah kami jalankan, yakni dengan telah ditandatanganinya MOU antara Bank NTT dengan Pemkab Manggarai yang mencakup penetapan bank persepsi, kas umum daerah, penetapan pembayaran non tunai serta tagihan layanan retribusi melalui layanan perbankan,” terangnya.
Dijelaskan, dalam MOU juga disepakati pelaksanaan layanan cash management system dan layanan SP2D online. “Kami berharap penandatanganan MOU bisa diimplementasikan tahun ini juga,” katanya.
“Kepada Bank Indonesia Perwakilan NTT, kami berharap akan disepakati dan diberikan arahan-arahan penting untuk langkah-langkah operasional lanjutan, agar tujuan yang disepakati dan diterapkan dari kebijakan ini bisa tercapai,” pungkasnya.
Sementara Asisten II Setda Pemprov NTT, Samuel Rebo mewakili Gubernur NTT mengharapkan, kabupaten lain segera menyusul 6 kabupaten/kota yang telah membentuk TP2DD. Hal ini ujarnya penting, karena semua sudah berada di era digitalisasi termasuk aktifitas pemerintahan. “Buat satu SK, satu bulan saja bisa selesai. Kalau kita mau, nanti diikuti surat penegasan dari Pemprov untuk secepatnya kabupaten menindaklanjuti, ” ujarnya.
Dijelaskan, meski belum banyak masyarakat yang belum familiar dengan QRIS (QR Code Indonesian Standard) pemerintah terus mendukung Bank Indonesia yang gencar lakukan sosialisasi QRIS lewat berbagai media dan metode.
Pemerintah kata Asisten Samuel Rebo, harus melakukan sosialisasi QRIS agar menjadi bagian dari budaya pemerintah juga budaya masyarakat NTT.
Samuel Rebo meyakini dengan adanya penggunaan QRIS, transaksi -transaksi (keuangan) yang akan dilakukan akan berlangsung cepat.
Sementara itu kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT I nyoman Aryawan Atmaja mengatakan, transformasi digital telah mengubah konsep kehidupan manusia. Pesatnya perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital menuju otoritas kebijakan untuk berinovasi dan merespon berbagai perubahan yang terjadi.
Dikatakan Atmaja, dorongan pemerintah sebagaimana yang ditekankan presiden Jokowi, yakni lima langkah mempercepat transformasi digital, diantaranya, akses infrastruktur, layanan internet, transformasi digital pada sektor-sektor strategis, integrasi data, SDM bertalenta digital, begitu pula dengan akselerasi implementasi transisi uang tunai pada transaksi pemerintah.
I Nyoman Atmaja menjelaskan, Bank Indonesia sebagai otoritas mendukung bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran.
Langkah-langkah tersebut, antara lain ; mendorong digitalisasi keuangan melalui QR QRIS (Code Indonesia Standard).
Untuk itu I Nyoman berharap TP2DD menjadi forum sinergi dan koordinasi antara stekholder yang berkontribusi pada peningkatan dan akselerasi digitalisasi transaksi pemerintah hingga terwujudnya efisiensi, efektifitas, transformasi dan tata pola keuangan yang terintegrasi.
Lebih lanjut dijelaskan, saat ini telah terbentuk 265 TP2DD diseluruh Indonesia, terdiri dari TP2DD Provinsi dan 238 TP2DD kabupaten/kota.
Sementara di NTT kata I Nyoman telah terbentuk TP2DD di 5 kabupaten dan 1 kota, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Sumba Timur, Nagekeo dan Kota Kupang. “Kami berharap TP2DD di kabupaten lain di NTT segera terbentuk, paling tidak di semester dua bisa kita selesaikan. Kenapa? karena ini penting untuk mempercepat transaksi digitalisasi di masing-masing Pemda,” ungkapnya.
Selain itu agenda lain dalam acara ini, yakni talk show perluasan kanal pembayaran transaksi pemerintah daerah dan success story pemda. Talk Show yang dipandu Yaser Nene Ama dari Kompas TV ini, juga membicarakan peran BPD sebagai Bank kas daerah.
Acara Launching TP2DD ini, selain diikuti 6 Bupati dan Wakil Wali kota Kupang Herman Man juga diikuti Kepala OJK Provinsi NTT Robert Sianipar, Pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT, Plt. Kaban Keuangan Kabupaten Manggarai Dedi Bosco, Kabag Protokol Lodovikus D. Moa, Kadis Kominfo Venidiana Wanggut, Kadis Pertanian Yosep Mantara, Kaban BPBD Liber Habut, para kepala bidang serta sejumlah staf di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai. (ars)