Ruteng – Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus,S.H.,M.H melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Selasa (10/3/2020) ‘’Hanya ada empat saja Kabupaten di Indonesia dan empat kabupaten ini dipilih karena hasil pertemuan antara tiga kementerian, yakni kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Menpan, keempat Kabupaten tersebut, antara lain Kabupaten Pandeglang, Luwu, Seluma dan Kabupaten Manggarai’’kata Bupati Deno, saat memimpin Apel Mingguan, Senin (16/3/2020).
Dalam penandatanganan ini disepakati untuk melakukan penguatan kapasitas pemerintahan melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan di kabupaten Manggarai.
‘’Dugaan saya, kita dipilih oleh LAN karena kita memiliki record dalam kerja-kerja kita yang kemudian dicatat dan dinilai oleh tiga Kementerian atau juga karena tahun lalu kita sudah keluar dari status daerah tertinggal, jadi kita harus bangga,’’ungkapnya.
Dikatakan Bupati Deno, inti dari kerja sama ini bagaimana pemerintah bertatah pemerintahan yang lebih akseleratif, berkompetitif (berdaya saing) dan berkualitas ‘’Dan itu dipercepat responsif, nah dengan begitu kita memiliki apa yang disebut daya saing,’’Jelasnya.
Untuk itu Bupati Deno menginginkan agar setiap OPD wajib berpikir dan merumuskan Inovasi dan tata kelola pemerintahan, yang kemudian digagas dan diproyeksikan dalam satu tahun ‘’Minimal satu Inovasi, tapi dari LAN mengatakan minimal tiga Inovasi,’’ujarnya.
Dijelaskan Bupati Deno, kabupaten lain menurut LAN juga sama dengan apa yang dilakukan Pemerintah kabupaten Manggarai namun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) ‘’Jadi di daerah lain, LAN datang itu dibayar oleh APBD, kita tidak, justru mereka (pihak LAN) yang bayar. Jadi kalau mereka datang, kita hanya siapkan tempat, yang lainnya mereka bayar termasuk tiket dan penginapan,’’
Perubahan Inovasi harus didahulukan dengan perubahan perilaku, cara berpikir, cara bersikap dan bertindak lalu akan muncul inovasi’’Sederhana saja Inovasinya, tidak usah yang tinggi- tinggi. Contohnya kalau urus ijin di kantor Perijinan butuh waktu dua minggu, saudara buart Inovasi bagaimana yang dua minggu itu jadi satu minggu, itu yang namanya Inovasi,’’ungkapnya.
Termasuk berkantor di desa itu juga Inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, bagaimana yang awalnya parsial kemudian kita integrasikan ‘’Itu berkaitan dengan managemen, kita ini managenmen Planning, Organazing,kontroling dan reporting, kita langsung turun lakukan pengawasan seperti proyek air minum, bantuan rumah tidak layak huni,’’terangnya.
‘’Tapi Inovasi ini berhubungan juga dengan knowledge, seperti baca buku, tanya orang kalau tidak tahu dan pengalaman, itu sumber pengetahuan,’’pungkasnya.
Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, maka birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan tersebut.
Belum lagi masalah internal organisasi yang tak kunjung mengalami perubahan, perilaku pelayanan buruk dan ego sektoral menambah kompleks permasalahan pelayanan menuju prima. Untuk itu dibutuhkan pendekatan Whole-of- Government (WoG) dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satutujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien. (ars)