Ruteng – Merebaknya penularan virus corona (covid 19) di berbagai belahan dunia dan Indonesia, berdampak langsung pada sebagian masyarakat termasuk yang ada di Kabupaten Manggarai. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam beberapa hari ke depan akan segera mendata masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di Kabupaten Manggarai.
Hal tersebut diutarakan Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus S.H., M.H saat membagikan sembako dan masker bagi warga yang datang dari daerah terpapar covid 19 di Kecamatan Satar Mese, Kamis (30/4/2020).
Bupati Deno mengatakan, masyarakat yang belum mendapat bansos dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan didata untuk mendapat bantuan. “Tim dari Kabupaten dibantu pihak TNI, Kepolisian, mahasiswa berjumlah 443 orang akan mendatangi setiap dusun untuk memverifikasi nama-nama yang diusulkan Camat kepada Bupati guna diberikan bantuan penanganan covid 19. Kalau ada warga yang belum dapat bansos dan PKH akan diberi bantuan dalam rangka penanganan covid 19, termasuk yang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sudah berkeluarga akan dibantu,” katanya.
Bupati Manggarai foto bersama penerima sembako di desa Iteng.
Dijelaskan Bupati Deno, wabah virus corona (covid 19) juga berimbas pada anggaran yang direalokasi oleh Kementerian Keuangan.
Untuk Kabupaten Manggarai ungkapnya, kementerian keuangan telah merealokasi sebesar 134 miliar untuk penanganan covid 19 “Program-program yang sudah dianggarkan tahun 2020 sebagian besar tidak bisa dieksekusi dan ditunda tahun depan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Rafael P Ogur menjelaskan dari Kementerian Sosial ada kuota untuk setiap kabupaten untuk BLT covid 19.
Bupati Deno menyerahkan bantuan Sembako bagi warga di Desa Iteng.
Dijelaskan Rafael Ogur, untuk Kabupaten Manggarai nama-nama penerima BLT pusat yang sudah diverifikasi dan dikirim ke kementerian sebanyak 19.631 keluarga. “Ini yang kami dapat dari desa dan kelurahan dengan harapan mendapat BLT pusat,” jelasnya.
Selain itu lanjutnya, akan ada juga bantuan langsung tunai Desa, Kabupaten dan Provinsi yang nilainya sama, yakni 600 ribu. “Makanya ada tim yang nanti akan turun mendata, ada dari ASN, TNI, Polri dan juga Perguruan tinggi,” tuturnya. (ars)