Ruteng,Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut S.H, melakukan tatap muka dengan Inpsektur V Irjen Kementrian Keuangan RI Patrick Wahyudwisakso S.E, senin ( 13/09/2021 ) di Aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai. Hadir dalam acara tersebut yakni, para Asisten, Pimpinan OPD, Kepala  Bea dan Cukai Labuan Bajo, Kepala KPPN Ruteng, beberapa pejabat dari kementrian Keuangan dan undangan lainya.

Wabup Heri menjelaskan, saat ini bangsa sedang dalam situasi yang mencemaskan, karena pandemi covid 19. Selama ini berdasarkan laporan dan hasil monitoring kata Wabup Heri, sampai pada level pusat cukup kuat memperlihatkan hampir semua elemen pemerintahan juga diluar pemerintahan, sama- sama berada dalam situsi yang sama.

“ Kita juga dituntut untuk sama sama berpikir dan bekerja untuk menyelesaikan soal ini secara bertahap dan bersama sama pula,” ujarnya.

Sejauh ini memang  pemkab Manggarai tidak bisa tidak harus berada dalam situasi yang mencekam ini. “ Nanti disampaikan secara gamblang kepada bapak ibu dari jakarta, soal yang kita hadapi saat ini terkait covid 19. Itu ada hubungan dengan imput kita, diataranya soal uang, uang itu keluar untuk apa lalu kemudian kalau belum bisa dibelanjakan secara cepat dan tepat diduga kuat berpengaruh pula terhadap penangan covid 19 di Kabupaten Manggarai. Oleh Karena itu tolong jelaskan secara detail apa masalah kita saat ini,” tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah Kabupaten Manggarai  dengan kondisi yang ada tetap melakukan beberapa hal. Diantaranya, melakukan pemantauan seperti apa tren covid 19 di kota maupan di kecamatan, serta desa desa.

“ Selain sikap preventif juga ada aksi represif yang kami lakukan sejauh ini. Penanganan terhadap yang tertapar covid 19, dengan gejala ringan nanti juga didorong untuk diperlihatkan kepada tamu dari Jakarta. Sementara yang punya gejala berat dan sedang, itu kita tempatkan mereka di RSUD.” Tandasnya.

 Sementara itu Inpsektur V Irjen Kementrian Keuangan RI Patrick Wahyudwisakso S.E, dalam arahan singkatnya menanyakan kepada Pemkab Manggarai sejauh mana berjalanya proses vaksinasi di daerah ini.” Karena nanti BPK pusat akan melakukan audit terhadap ketersedian vaksin di daerah. Kemudian dari sisi perlindungan sosial mungkin kita perlu juga meyakini terkait data, karena saat ini memang yang menjadi persoalan bantuan sosial adalah masalah akurasi data maupun penyaluranya tepat sasaran agar tdak menjadi temuan BPK,” ujarnya.