Ruteng, Diskominfo Manggarai – DPRD Kabupaten Manggarai kembali melanjutkan Sidang Paripurna ke 15 dengan Agenda Utama Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sidang Paripurna ke 15 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos bertempat di Ruang Utama Sidang Kantor DPRD pada Kamis (24/07/2025).
“Karena sudah memenuhi kourum, seraya memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa maka sidang Paripurna ke 15 Sidang Paripurna ke 15 ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” demikian Ketua DPRD seraya mengetok palu sebanyak 3 kali.
Usai mengetok palu, Ketua DPRD, Paulus Peos, menyampaikan sejumlah agenda yakni, pembukaan risalah sementara paripurna-13 dan ke-14 serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029.
Dari pihak Eksekutif, hadir Wakil Bupati Manggarai, Fabianus Abu, S.Pd., para Asisten Setda, para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.
Selanjutnya Fraksi-Fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang dimulai dari Fraksi PDIP, Demokrat, Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa Golkar, Nasdem, PAN, Perindo, dan Hanura.
Fraksi PDIP melalui Sekretaris/Palpor Maria Imaculata Moto berharap penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 harus dilakukan melalui suatu kajian akademis sehingga menjadi dokumen yang komperhensif, terukur, selaras dengan perencanaan nasional dan provinsi, serta menjamin kesinambungan tata Kelola pemerintahan yang baik.
“RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 merupakan tahap awal dari RPJP menjadikan Manggarai sebagai daerah yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berbudaya Saing” jelasnya.
Fraksi PDIP berharap selama 5 (lima) tahun kedepan visi pembangunan jangka Panjang tersebut mulai terwujud sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029.
Kedua dari fraksi Demokrat, Largus Nala, S.IP, fraksi berpendapat bahwa dokumen RPJMD yang diajukan oleh pemerintah harus memastikan bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan masyarakat Manggarai dapat ditingkatkan secara merata dan menyeluruh.
Adapun catatan penting RPJMD yakni peningkatan SDM, penguatan ekonomi kreatif dan inovatif, pengembangan infrastruktur yang memadai, tata Kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan pembangaun wilayah yang adil.
Fraksi partai Golkar, melalui Sekretaris/Pelapor Tarsisius Janggal, menekankan pentingnya konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Selain itu perlu dilakukan pemetaan indikator kinerja utama yang terukur, agar pelaksanaan RPJMD dapat diawasi dan dievaluasi secara akuntabel” ungkapnya.
Selanjutnya dari fraksi Nasdem, Kanisius Jemali, S.Pd., menjelaskan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN serta menggunakan berbagai pendekatan perencanaan, yakni teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up.
Dengan demikian diharapkan pembangunan jangka menengah menghasilkan pembangunan yang harmonis dan selaras dengan rencana pembangunan jangka lainnya di berbagai sektor.
Fraksi Hanura, Thomas Rihimone, S.H., memberikan pendapat terhadap RPJMD 2025-2029 agar sungguh-sungguh memperhatikan program-program yang pro pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang bersifat mendesak dan pokok seperti infrastruktur jalan yang merata diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai.
Perlu mengggali secara maksimal sumber daya alam yang belum efektif demi peningktan kesejahteraan hidup masyarakat Manggarai secara bijak. Serta pembangunan yang berasas humanis keseimbangan ekosistem hidup antara manusia dan alam.
Fraksi Partai Gerindra, Hendrikus Candra, merespon mimpi Kabupaten Manggarai untuk 20 Tahun kedepan yang dinyatakan dalam visi RPJPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2045 yakni Manggarai yang Mandiri, Maju, Unggul, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2024.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra berharap perencanaan pembangunan daerah berorientaasi pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah Manggarai dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah” tutur Hendrik Candra, Sekretaris Fraksi Gerindra.
Fraksi PAN, Ursula Anur, SE., menyampaikan pandangan terkait prioritas pembangunan: RPJMD membantu menentukan prioritas pembangunan daerah Manggarai, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien yang menjadi skala prioritas RPJMD adalah RKPD dan RKOPD.
Sedangkan Fraksi Perindo melalui Pelapor Hima Domi Antonius menegaskan agar Pemda Manggarai berkomitmen untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih responsive, inklusif, dan berkelanjutan.
“Fraksi Perindo tentu memberikan apresiasi dan dukungan apabila proritas pembangunan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, penganggaran dan pendanaan, mekanisme evaluasi dan pengawasan,” tegasnya. (MC Kabupaten Manggarai/Gabriela Posentia)