Kominfo – Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, S.E.,M.A memimpin rapat evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berlangsung di aula Ranaka kantor Bupati Manggarai, Kamis 9 Maret 2023.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut, SH, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Sekretaris, para kepala bagian lingkup setda Manggarai serta para camat.
Bupati Herybertus Nabit mengatakan, percepatan belanja penting untuk perputaran ekonomi. Makin lama belanja tentunya ekonomi semakin melambat. Sebaliknya semakin cepat belanja, semakin cepat pulah multi playernya didapat ‘’makanya pemerintah pusat menginginkan realisasi belanja yang cepat di setiap tahun, semata-mata mempercepat pertumbuhan dan terciptanya multy player efect dalam ekononomi secara keseluruhan,’’ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Hery juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai berpikir untuk menyusun satu format baku agar belanja dapat berjalan lancar di Januari 2024 ‘’sudah banyak yang senior di birokrasi, tentu pengalamanya sudah puluhan tahun, sehingga bisa memikirkan masalah-masalah yang ada itu apa saja ‘’saya kira tidak ada masalah yang baru sama sekali, pasti ada masalah yang sudah terjadi lima, sepuluh atau lima belas tahun tahun yang lalu. Coba diingat kembali supaya tahun depan kita bisa belanja lebih cepat,’’ujarnya.
Bupati Hery juga menjelaskan terkait keadaan cuaca seperti perkiraan BMKG, di mana tahun ini musim keringnya lebih kering dan akan datang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya dan hal seperti ini yang harus diantisipasi terutama oleh instansi teknis terkait seperti dinas Pertanian ‘’ kita siapkan segera mesin-mesin pompa untuk membantu masyarakat di beberapa tempat mengantisipasi kemungkinan musim kering yang datang lebih awal ‘’bertahun–tahun kita lihat prakiraan cuaca itu jarang sekali salah. Karena itu kita harus siap siaga sedini mungkin,’’katanya.
Pada rapat evaluasi tersebut, beberapa perangkat daerah melaporkan realisasi di instansinya masing-masing, seperti Dinas Kesehatan yang melaporkan dari total anggaran Rp.170.699.445.313.,belanja pegawai sudah sebesar Rp.3.400.984.600., atau 1,99 %.
Sedangkan untuk belanja barang dan jasa belum bisa bergerak karena masih terjadi pergeseran anggaran dan juga ada transisi terutama bendahara.
Sementara itu RSUD Ruteng melaporkan, realisasi anggaran hingga 8 maret 2023 sudah mencapai 1,63 %. Untuk pendapatan, dari target Rp.43 Miliar, pendapatan berada di angka 17,51%. Selain itu belanja pegawai PNS dan P3K di RSUD Ruteng masih berjalan sementara belanja modal masih dalam proses.
Di saat yang sama Dinas PUPR juga melaporkan besaran anggaran di Dinas tersebut sebesar Rp.188.54.324.604., realisasi hingga 9 maret 2023 sebesar Rp.186.733.369., atau 0,58 %.
Terkait penyerapan anggaran di Dinas PUPR, khusus untuk pinjaman daerah dan DAK sudah dilakukan pelelangan dan 6 paket sudah dilakukan review sementara lainnya masih dalam tahap perbaikan. (ars)
