RUTENG, MANGGARAIKAB.GO.ID – Komisi C DPRD Kabupaten Manggarai mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Manggarai untuk semakin memperkuat publikasi berbagai capaian pembangunan dan menghadirkan informasi yang berimbang di tengah maraknya pemberitaan negatif mengenai pemerintah daerah.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi C bersama Dinas Komunikasi dan Informatika saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di ruang Komisi C DPRD Manggarai, pada Rabu siang (22/07).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi C menyoroti peran strategis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) dalam membangun citra positif pemerintah melalui penyebarluasan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Salah seorang anggota Komisi C, Yosef Hasmi menilai, belakangan ini masyarakat lebih banyak menerima informasi yang cenderung menyudutkan pemerintah daerah melalui berbagai platform media sosial maupun media massa. Karena itu, Diskominfo diharapkan lebih aktif menyampaikan informasi yang berimbang agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai program dan kinerja pemerintah.
“Kalau memang informasi yang beredar tidak sesuai fakta, pemerintah juga harus hadir memberikan penjelasan. Masyarakat jangan hanya menerima satu sisi informasi saja. Bidang Komunikasi harus lebih aktif membangun berita-berita positif tentang pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi C Klemens Malis juga meminta Diskominfo terus memperkuat kerja sama dengan media yang profesional agar pemberitaan mengenai pembangunan daerah semakin luas dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, melalui Kepala Bidang KIP, Valensius Onggot menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah mengoptimalkan berbagai kanal komunikasi resmi pemerintah, mulai dari website pemerintah daerah, website Diskominfo, media sosial resmi, hingga kemitraan dengan 27 media.
Menurutnya, strategi komunikasi yang dijalankan bukan untuk menyerang balik atau mengintervensi media, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi resmi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak melakukan counter terhadap media. Yang kami lakukan adalah memberikan penjelasan dan informasi yang benar melalui kanal resmi pemerintah. Jika terdapat pemberitaan yang tidak sesuai fakta, kami menggunakan mekanisme hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku, namun tetap menjaga hubungan kemitraan yang baik dengan insan pers,” jelasnya.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) menambahkan bahwa tugas utama bidangnya adalah mengelola informasi pemerintahan agar layak dikonsumsi publik serta membangun citra positif Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Seluruh informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, maupun kegiatan pimpinan daerah dipublikasikan melalui website resmi pemerintah, media sosial, siaran pers, serta diperkuat melalui kemitraan dengan media massa.
Menurutnya, pendekatan tersebut cukup efektif dalam menjaga keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menutup pembahasan, Komisi C berharap Diskominfo terus meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan memperbanyak publikasi mengenai keberhasilan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan klarifikasi secara cepat terhadap informasi yang tidak sesuai fakta sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, berimbang, dan terpercaya. (MC Kab Manggarai)