Ruteng, Diskominfo Manggarai – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi juga menilai pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendapatan asli daerah dan pembangunan yang lebih merata.
Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Manggarai oleh Ketua Fraksi Hima Domi Antonius melalui Sekretaris/Pelapor Yohanes D.M. Gampur dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Perindo menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar agenda administratif, melainkan momentum evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dibiayai melalui anggaran daerah.
Menurut Fraksi Perindo, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, generasi muda hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas.
Fraksi Perindo menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun demikian, fraksi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. “Capaian WTP harus menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Fraksi Perindo.
Fraksi juga berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkelanjutan sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah terus meningkat.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Perindo menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
Meski demikian, Fraksi Perindo menilai kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan guna memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Manggarai.
Karena itu, fraksi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial, meningkatkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah yang produktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi.
Terkait pendapatan transfer, Fraksi Perindo mencatat bahwa sumber pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Fraksi mengapresiasi kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana transfer untuk mendukung pembangunan daerah. Namun ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dinilai perlu diimbangi dengan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan PAD sehingga kemampuan fiskal daerah semakin mandiri.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi Perindo menilai realisasi belanja secara umum telah mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta upaya penanggulangan kemiskinan.
Meski demikian, Fraksi Perindo memberikan sejumlah catatan agar efektivitas belanja daerah terus ditingkatkan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, belanja modal diharapkan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga diminta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran.
Dalam aspek pembiayaan daerah, Fraksi Perindo menilai pengelolaan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi menekankan agar penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) maupun komponen pembiayaan lainnya tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung program-program prioritas pembangunan.
Fraksi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sehingga besaran SiLPA dapat lebih terkendali dan mencerminkan tingkat serapan anggaran yang optimal.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai Perindo menyatakan menerima dan menyetujui Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya.
Fraksi berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai. (MC Kab Manggarai)