Ruteng, Kominfo- Untuk menekan angka Stunting di wilayah kabupaten Manggarai, bertempat di aula Efata Santo Aloysius Ruteng, Rabu 6 September 2024, Pemerintah kabupaten Manggarai yang diprakarsai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP2KB) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor ) Stunting dengan sejumlah stekholder.

Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Manggarai Frumensius LTK, SE tersebut dimulai  pukul 10.00 wita, didahului dengan laporan ketua panitia kegiatan.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Manggarai, Frumensius LTK dalam sambutannya mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi seperti pemantauan operasi timbang bulan Agustus 2024, partisipasi masyarakat ke posyandu sudah tinggi, alat timbang dan alat ukur tersedia di posyandu dan sudah ada desa-desa yang menyediakan baterai, nakes dan kader menjalankan tugas dengan optimal baik dalam memobilisasi masyarakat dan dalam pengukuran dan penimbangan, PMT untuk ibu hamil KEK dan balita gizi buruk sudah berjalan, dana desa untuk anak stunting hampir terealisasi semuanya walaupun dari sisi waktu belum sesuai target (pencairan dana desa di pertengahan tahun) dan belum semua tepat sasaran karena kurang berkoordinasi dengan nakes serta sudah ada beberapa desa yang bekerja sama dengan nakes di desa dalam pemberian bantuan bagi anak stunting.

Frumensius LTK juga menerangkan, temuan di lapangan terdapat beberapa alat ukur dan timbangan mengalami kerusakan alias tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, banyak alat timbang digital termasuk timbangan bayi tidak dikalibrasi atau tidak dalam keadaan valid saat digunakan, baik karen masalah baterai atau media untuk meletak alat tidak rata (bergelombang) dan licin sehingga berdampak pada hasil pengukuran yang bisa berubah-ubah.

Selain itu lanjutnya,keterlibatan stekholder (TPK,KPM, PPKBD dan Sub PPKBD) selain kader posyandu tingkat desa dalam kegiatan posyandu masih sangat minim, belum semua nakes membaca hasil penimbangan/pengukuran dengan benar dan kasus stunting baru setelah anak melewati usia baduta cukup tinggi.

Beberapa tawaran dan solusi juga dibeberkan Asisten Frumensius, diantaranya,

1.Untuk penimbangan di bulan-bulan berikutnya, pastikan semua alat timbang dan alat ukur dalam keadaan baik (dikalibrasi, baterai tersedia dan permukaan lantai rata) dan jangan dipaksakan menggunakan timbangan digital kalau belum dalam keadaaan siap.

2.Perlu latihan secara terus menerus kepada nakes untuk mengasah kemampuan untuk membaca dan menganalisa hasil ukur dan timbang.

3.Perlu penganggaran untuk sosialisasi stunting yang bersumber dari dana desa.

4.Dana desa untuk stunting difokuskan pada PMT jika targetnya adalah penurunan stunting dalam jangka pendek (3 bulan)

5.Perlu dipikirkan solusi untuk rujukan anak “Stunting berulang”

6.Perlu peningkatan pemahaman pelaku di tingkat desa termasuk pemerintah desa.

Di tempat yang sama, mewakili kepala Dinas BP2KB Maria Yustina Diana Baru, S.ST,M.Kes, ketua Panitia kegiatan Asumpta Djo dalam laporannya menjelaskan, hasil pengukuran bulan Agustus 2024 terdapat 2.791 anak stunting dari 25.219 anak yang diukur (11,07%). Sementara terdapat 68 sasaran yang tidak ke posyandu.

Dijelaskan Asumpta Djo, jika dibandingkan bulan februari 2024 ada 2.973 kasus stunting dari total 25.902 sasaran (11,48 %) terjadi pengurangan kasus sebanyak 182 orang atau 0,41 % ( angka ini termasuk balita DO stunting pada Agustus 2024 sejumlah 138 orang ) terjadi penurunan stunting pada Baduta (0-2 tahun.

Lebih lanjut dijelaskannya, pada bulan februari 2024 ada 906 kasus stunting, Agustus 2024 730 kasus stunting (penurunan 176 kasus).

Ia menuturkan, ada kenaikan stunting pada bayi (0-6) bulan  dari 56 menjadi 60. Pada balita hampir tidak mengalami perubahan, dari 2009 kasus ke 2001 kasus “Berharap kita sudah mengetahui naik atau turunnya angka stunting di wilayah kerja kita masing-masing di setiap kecamatan, puskesmas, desa atau kelurahan,”ungkapnya.

Asumpta kembali mengatakan, audit kasus pertama ada yang sudah dilaksanakan dengan baik ada yang sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dan belum berdampak cukup signifikan terhadap hasil penimbangan/ pengukuran Agustus 2024, antara lain :

1. Partisipasi masyarakat ke posyandu cukup baik tetapi mengalami penurunan dibanding bulan februari 2024. Agustus 2024 ada 68 sasaran yabg tidak ke posyandu dengan berbagai sebab.

2. Tidak ada kasus stunting, kasus gizi buruk, gizi kurang terjadi secara tiba-tiba sehingga deteksi dini berupa penimbangan dan pengukuran setiap bulan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti, jika ditemukan calon anak stunting, gizi buruk ataupun gizi kurang.

3.Penggunaan dana desa untuk stunting, hampir semua desa sudah mengganggarkan dana desa untuk stunting tetapi dana desa untuk stunting belum fokus pada PMT dan sosialisasi pencegahan stunting. Jika kita menginginkan dampaknya menurunkan dan pencegahan stunting dalam waktu 3-6 bulan disarankan prioritas PMT ibu hamil, KEK, dan bayi/balita. Disarankan juga dana desa digunakan untuk sosialisasi kepada keluarga beresiko stunting.

4.Anak stunting, gizi buruk berulang wajib dirujuk ke dokter spesialis anak karena itu sudah menjadi ranah dokter anak, masalah BPJS tidak bisa menjadi alasan karena Dukcapil sudah memberikan kemudahan bagi orang tua yang belum memiliki dokumen kependudukan, diharapkan para kepala desa bisa membantu mengarahkan/mengurus keluarga-keluarga yang belum memiliki dokumen kependudukan.

5.Kita mengalami masalah serius soal timbangan karena hampir semua posyandu saat bulan penimbangan Agustus 2024 (alat timbang dalam keadaan valid untuk dipakai dengan berbagai penyebab: timbangan rusak, baterai yang dipakai sudah suak, timbangan tidak terkalibrasi dan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua dan tingkat kepercayaan orang tua terhadap hasil penimbangan/pengukuran.

6.Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk bisa merubah pola pikir tentang dampak stunting menjadi hal yang sangat penting.

Selain itu Asumpta juga menerang tujuan kegiatan ini, yaitu mengevaluasi hasil pengukuran dan penimbangan Agustus 2024 dan melihat kembali sejauh mana pelaksanaan rekomendasi dari berbagai pertemuan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten seperti minilok kecamatan, Rakon, audit kasus stunting yang sudah dijalankan ataup belum dijalankan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, diantaranya, Staf Ahli Bupati, OPD teknis,organisasi wanita,kepala Puskesmas, koordinator PKB Kecamatan, desa/kelurahan, anggota tim penggerak PKK, anggota Babinsa Kodim 1612 Manggarai serta undangan lainnya.  **