Ruteng, Diskominfo Manggarai – Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menanggapi secara terbuka aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng St. Agustinus terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Manggarai. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai pada Jumat, 28 November 2025.
Aksi demonstrasi berlangsung saat DPRD Kabupaten Manggarai sedang menggelar Sidang Paripurna. Usai sidang berakhir, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit, SE.MA., bersama Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, S.Pd., Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, serta sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui massa aksi guna mendengar dan merespons aspirasi yang disampaikan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hery Nabit menyampaikan apresiasi atas kepedulian PMKRI terhadap persoalan yang tengah dialami masyarakat. “Terima kasih atas kepedulian teman-teman PMKRI yang telah menyuarakan keresahan masyarakat. Apa yang disampaikan ini adalah masalah nyata dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai,” ujarnya.
Menurut Bupati Hery Nabit, persoalan kelangkaan BBM di Manggarai terjadi secara periodik dan dipengaruhi oleh keterlambatan distribusi, khususnya ketika tanker BBM tidak dapat masuk ke wilayah Reo.
“Ketika satu kali tanker tidak masuk, dampaknya langsung terasa. Pasokan kita memang tipis dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga gangguan distribusi satu hari saja bisa memicu kelangkaan,” jelasnya.
Lebih lanjut dia juga mengungkapkan bahwa terganggunya distribusi BBM turut dipengaruhi oleh pengerjaan infrastruktur jalan di Kilometer 1 yang mengharuskan penerapan sistem buka-tutup.
“Pekerjaan di Kilometer 1 harus dilakukan saat ini untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di tahun 2026. Konsekuensinya adalah keterlambatan distribusi, namun ini bukan alasan, melainkan penjelasan kondisi yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menanggapi adanya dugaan penjualan BBM secara ilegal, Bupati Manggarai menyatakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti informasi tersebut secara serius dan terbuka.
“Saya menawarkan agar kita membentuk tim investigasi bersama, melibatkan pemerintah dan organisasi pemuda. Kita telusuri bersama supaya tidak ada kecurigaan dan persoalan ini benar-benar diselesaikan sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD, Paulus Peos menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Manggarai telah menjalankan fungsi pengawasan dan mediasi dengan terus berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, serta pihak Pertamina.
“Apabila ada indikasi penyimpangan seperti penimbunan atau penjualan BBM ilegal, kami mengajak semua pihak untuk menyerahkan bukti kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran distribusi BBM serta menjaga keterbukaan komunikasi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
