Kominfo-Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, S.E.,M.A menyampaikan jawaban tertulis terhadap nota keuangan atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Manggarai, Kamis 6 Juli 2023.
Sidang yang dipimpin ketua DPRD Matias Masir dan Wakil Ketua Flavianus Soe tersebut, juga dihadiri Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut,S.H, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, para kepala bagian serta insan pers.
Bupati Heribertus Nabit mengucapkan terima kasih kepada lembaga dewan yang telah menyampaikan masukan, usul dan saran serta apresiasi terhadap pengantar nota keuangan atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Manggarai tahun anggaran 2022.
Usul saran dan apresiasi tersebut kata Bupati Hery, akan mendorong tercapainya pelaksanaan APBD yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, sesuai Visi kita bersama dalam rangka menuju masyarakat Manggarai yang makmur dan sejahtera.
Terhadap usul saran dan masukan yang telah disampaikan oleh lembaga dewan melalui pandangan umum fraksi-fraksi, maka Bupati Manggarai menyampaikan beberapa jawaban terhadap saran dan masukan fraksi-fraksi.
Diantaranya, kepada Fraksi PAN terkait anggaran Covid 19 dan tambahan penghasilan pegawai yang belum dibayar pemerintah dari bulan januari-mei tahun anggaran 2022, Bupati Manggarai menjelaskan bahwa belanja penanganan covid 19 dan tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran 2022 sudah direalisasikan.
Selanjutnya kepada fraksi partai Golkar. Terhadap penyebaran anggaran yang dianggap tidak merata pada beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Manggarai, seperti penyebaran program dan pelaksanaan anggaran di wilayah kecamatan Cibal Barat yang dinilai sangat rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lain di kabupaten Manggarai, Bupati Manggarai menjelaskan bahwa merata atau tidak hendaknya tidak hanya dilihat dalam satu tahun anggaran saja, sebab bisa jadi kecamatan yang bersangkutan akan mendapat alokasi lebih pada tahun mendatang.
Selain itu lanjut Bupati Hery, penyebaran anggaran berbasis pada data teknis pada perangkat daerah, antara lain kondisi infrastruktur, perekonomian dan sesuai ketentuan regulasi terkait sumber dana. Khusus ketentuan dana DAK, bahwa penganggaran dan penentuan lokasi harus sesuai tema petunjuk DAK fisik.
Terkait tunjangan penghasilan PNS yang sejak Januari –Juli 2023 belum dibayarkan, Bupati Manggarai menjelaskan bahwa pembayaran tambahan penghasilan pegawai disesuaikan juga dengan realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah tersebut berpengaruh pada manajemen kas untuk membiayai berbagai belanja program dan kegiatan.
Selain itu pemerintah kabupaten Manggarai perlu menyusun laporan yang berisi perbandingan antara besaran TPP tahun 2022 dan TPP tahun 2023 per kriteria TPP. Laporan tersebut diunggah melalui aplikasi Simona Kemendagri bersama peraturan Bupati Manggarai tentang pemberian TPP ASN di lingkup pemerintah kabupaten Manggarai tahun 2023.
Kepada Fraski PDI-P, Bupati Manggarai menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi yang telah memberikan telaah dan analisis perbandingan terhadap struktur pendapatan daerah tahun 2022, trend pendapatan daerah tahun 2020 sampai 2022, tren pendapatan transfer dari 2020 sampai 2022, tren lain-lain pendapatan daerah yang sah 2020 sampai 2022, struktur belanja daerah tahun 2022.
Bupati Manggarai juga menyampaikan terima kasih kepada beberapa kesimpulan dan perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni, pertama ketergantungan kinerja pada pemerintah pusat masih sangat besar, sementara PAD dan lain-lain PAD yang sah masih berada di kisaran 15,68%. Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pertimbangan dan perhatian dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Kepada fraksi Hanura, Bupati menyampaikan terkait realisasi penerimaan pajak daerah yang belum mencapai target yang signifikan, Bupati Manggarai sependapat dengan permintaan fraksi kepada pemerintah untuk terus berinovasi agar target pencapaian PAD dari sektor pajak lebih optimal.
Bupati juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi terhadap penyampaian LKPD kabupaten Manggarai tahun 2022 dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sependapat untuk mempertahankannya di tahun yang akan datang. **
