Ruteng – Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit , S.E., M.A. didampingi Wakil Bupati Heribertus Ngabut, S.H. memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Rakor yang berlangsung di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Rabu 14 April 2021 ini, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian drh. Yosef Mantara, para camat, Plt Kasdim 1612 Mayor Infantri Suparno Hadi, para produsen dan distributor pupuk, serta sejumlah staf di Dinas Pertanian.
Rakor ini diadakan selain membahas persoalan pupuk juga membahas mengenai solusi yang yang akan dilakukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida terkait pengawasan, ketersediaan, kelangkaan dan keterlambatan distribusi pupuk bagi para petani di Manggarai.
Bupati Manggarai Heribertus Nabit dalam arahannya mengatakan, persoalan pupuk merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintah Kabupaten Manggarai. Ketersediaan dan kelangkaan pupuk menjadi salah satu faktor instabilitas. “Di jaman yang serba mudah ini, Presiden maupun pemerintah bisa jatuh karena kelangkaan pupuk. Persoalan pupuk dan pangan bukan sesuatu yang kita anggap remeh,” ujarnya.
Dikatakan Bupati Nabit, dengan adanya komisi pengawas pupuk dan pestisida, dirasakan perlu mengadakan rapat untuk mencapai kesepahaman bersama, agar semua stekholder memiliki gambaran yang sama “Ketika terjadi kelangkaan tidak saling lempar tanggungjawab. Kasihan juga penyalur dan distributor seolah-olah kesalahan dilimpahkan ke mereka. Tapi kita juga realistis, tidak semua pengecer itu suci, ada juga yang nakal,” tegasnya.
Akan tetapi di sisi lain lanjut Bupati Nabit, pemerintah juga banyak kurangnya. Ada hal-hal yang harus dikoreksi dari pemerintah. “Siapapun pemerintahnya, baik itu Bupati, Kadis atau staf,” tuturnya.
Menurut Bupati Nabit, rapat dilakukan agar semua punya gambaran yang sama terkait situasi di lapangan seperti apa, lalu kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga bisa diusulkan solusi terutama solusi tingkat lokal.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Heribertus Ngabut menuturkan, KP3 substansinya untuk mengawasi kualitas pupuk dan pestisida dari aspek ketersediaan. Lalu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran pupuk “Mengapa pupuk? karena kita harus menjaga produktifitas dan ujungnya menjadi ketahanan pangan kita,” katanya.
Bicara pupuk kata Wabup Heri Ngabut, dari waktu ke waktu selalu ramai dibahas di tengah masyarakat. Persoalan pupuk lanjut Wabup, belum dilihat jelas letak persoalan dari produsen, distributor lalu ke pengecer. Selain itu soal managemen petugas di lapangan sebagai perpanjangan tangan dari dinas pertanian. “Kalau bicara siapa salah atau kambing hitam, soal pupuk tidak akan selesai. Kita sebut saja ini tanggungjawab komisi untuk kaji bersama, pertama bedah soal dulu, apa masalahnya,” ungkapnya.
Wabup Heri Ngabut berharap agar rakor ini bisa mendapatkan sebuah solusi dan strategi “Kita semua berpikir tentang masalah ini, yang bukan soal jangan disepakati sebagai soal.Tetapi kalau betul menjadi soal, maka komisi pupuk memastikan kehadirannya untuk selesaikan masalah pupuk,” pungkasnya. (aris)