Ruteng – Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, S.E., M.A. mengapresiasi lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

“Ini merupakan suatu bentuk tindakan evaluasi kritis untuk tetap menemukan kesesuaian dan keseimbangan yang obyektif dan rasional terhadap semua item perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran yang telah lewat,” ujar Bupati Hery saat masa sidang II tahun dinas 2021 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Manggarai, Rabu 28/4.

Penyampaian LKPJ oleh kepala daerah dan pembahasan yang dilakukan lembaga DPRD kata Bupati Hery merupakan pelaksanaan dari kewajiban dan kewenangan konstitusional. “Transparansi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah menjadi prasyarat yang tak dapat diabaikan untuk memberi ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahapan pengawasan dan evaluasi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Bupati Hery, pembahasan LKPJ yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik yang dilakukan oleh Pemkab Manggarai dalam kaitan dengan program kegiatan dan pemanfaatan anggaran tahun angggaran 2020.

Dalam sidang ini, Wakil Ketua DPRD Simprosa Rianasari Gandut, S.AP juga menyerahkan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2020 kepada Bupati Manggarai.

Rekomendasi berisikan saran, masukan dan koreksi tertuang dalam keputusan DPRD kabupaten Manggarai nomor 7/DPRD/2021 tentang rekomendasi DPRD kabupaten Manggarai terhadap LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2020.

Sidang ini juga beragendakan penyerahan pokok-pokok pikiran DPRD dan perencanaan pembangunan tahun 2022, pembacaan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2020 dan penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ tahun 2020.  (ars)