Ruteng, Kominfo-Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit, SE.,MA membuka kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rembuk Stunting dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026, bertempat di aula Ranaka kantor Bupati Manggarai, Rabu 26 Maret 2025.

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu,S.Pd, Sekretaris Daerah Drs.Jahang Fansi Aldus, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan BUMN/BUMD akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ketua konsorsium disabilitas Manggarai, ketua Pertuni serta undangan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh Plt. Kepala Baperida Provinsi NTT dengan melakukan pemaparan materi melalui sambungan secara Virtual.

Bupati Herybertus Nabit di awal sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para camat, lurah dan kepala desa yang telah menyelesaikan Musrenbang kecamatan, kelurahan maupun Musrenbang desa.

Bupati Hery mengungkapkan terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada anggaran yang hilang terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bupati Hery merinci dana DAK yang hilang atau nol ini adalah DAK bidang jalan sebesar 34 miliar, DAK bidang irigasi 6 miliar, DAU (spesifik grant) untuk jalan atau bina marga sebesar 36 miliar “itu artinya kalau mengikuti proses efisiensi itu, kita tidak bisa membangun jalan, tidak bisa membangun irigasi setidaknya seperti yang ada dalam DAK. Tetapi tuntutan masyarakat tidak begitu. Pemerintah tidak bisa tidak membangun irigas dan perbaiki jalan rusak. Karena itu harus dilakukan pemotongan agar irigasi bisa dibangun, jalan bisa direhab.

Bupati Hery menjelaskan, dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sudah ditentukan anggaran mana yang dipotong. Meski ada pemotongan atau efisiensi, namun proses pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan “kalau dilihat proses efisiensi ini, yang hilang dari kita sekitar 69 hingga 70 miliar. Begitu dilakukan pemotongan hingga beberapa hari lalu, kita baru mengumpulkan sekitar 55 sampai 56 miliar, berarti masih ada 14 hingga 15 miliar yang mungkin tidak bisa dikumpulkan saat ini,” jelas Bupati Hery.

“forum ini juga menjadi tempat bagi kami (pemerintah daerah) untuk menjelaskan proses yang sedang terjadi terkait keuangan daerah kita,” tambahnya.

Bupati juga menerangkan, banyak kegiatan fisik maupun non-fisik yang belum bisa berjalan diawal tahun, setidaknya hingga bulan Maret 2026, karena ketika terjadi pemotongan anggaran maka APBD harus diatur kembali.

laju pertumbuhan ekonomi kembali dijelaskan Bupati dengan menunjukan trend yang positif. Dimana dari 3,7 % pada tahun 2023 menjadi 4-5 % yang diproyeksikan pada tahun 2025 ”tantangan yang masih kita hadapi yakni tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 19 persen atau sekitar 68.000 jiwa. Ini kita bisa atasi melalui pendekatan mikro dan penyelarasan data antara BPS, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan,”katanya.

Selain itu di sektor pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan prioritas dengan peningkatan rapor pendidikan daerah yang telah mencapai skor 70.

Bupati Hery mengingatkan agar Musrenbang ini tidak hanya menjadi forum yang dipikirkan pemerintah namun juga menjadi forum yang bisa dipikirkan semua pihak, termasuk DPRD dan pihak lain di luar pemerintahan.

Bupati juga berharap dalam forum ini akan meyepakati permasalahan-permasalahan utama yang kemudian akan menjadi prioritas dalam penyelesaiannya sehingga bisa disepakati progam dan kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Bupati Hery kembali menekankan agar usulan-usualan dan pikiran-pikiran harus selaras dan serasi dengan asta cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain juga selaras dengan dasa cita Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

Selain itu forum ini juga membahas stunting yang disampaikan Bupati Hery mengalami penurunan setidaknya mengikuti pengukuran yang sudah dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Bupati Hery membeberkan, pada tahun 2021 stunting di kabupaten Manggarai berada di posisi 21 % lalu di Februari 2026 turun menjadi 9 %.

Dengan demikian kata Bupati Hery, dalam RPJMD 5 tahun mendatang , jika tingkatnya sudah 9 %, masuk diakal kalau targetnya bisa 0% “diawal RPJMD yang lama,target kita dari 21 %,cukup single digit (di bawah 10). Tapi kalau hari ini sudah 9 persen masuk akal kalau kita targetkan 0 persen”jelas Bupati Hery.

Pemerintah pusat hingga kini juga masih melakukan survei dengan SSGI tahun 2023. Untuk kabupaten Manggarai terang Bupati Hery, tahun 2023 surveinya berada di posisi 33% dan termasuk tinggi “sekarang kita mau pakai yang mana, yang  33 persen atau yang 9 persen. Kalau yang 9 persen ada nama dan ada alamat. Kalau yang 33 persen tidak ada nama tidak ada alamat, kenapa? karenai dia survei atau sampling,’’paparnya.

Namun demikian, Bupati meminta semua pihaknya  yang terlibat dalam penanganan stunting untuk jangan juga tidak mempercayai angka survei “meski survei tidak ada nama dan alamat, siapa tahu surveinya benar. Siapa tahu kader kita yang salah timbang, salah tulis. Kalau Saya tetap menerima keduanya, baik yang 33 persen maupun yang 9 persen. Yang penting kita tahu, kita belum tuntas tangani stunting,”ujarnya.

Di kesempatan yang sama,ketua DPRD kabupaten Manggarai Paulus Peos,SP menuturkan, Musrenbangkab merupakan satu tahapan perencanaan dalam rangka menghasilkan dokumen APBD tahun 2026.

Dikatakan Paulus Peos, sebanyak 35 anggota DPRD kabupaten Manggarai telah melakukan jaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Meski diakuinya khusus untuk pokok pikiran DPRD yang diserap bulan Desember 2024 banyak mendapatkan kesulitan ketika hendak diinput dalam aplikasi “namun karena adanya kesungguhan dan demi pembangunan di dapil masing-masing akhirnya kami ke 35 anggota DPRD berhail menginput sebanyak 345 kegiatan dalam aplikasi SIPD,”ungkapnya.

Kepada tim anggaran pemerintah daerah, ketua DPRD berharap agar pokok-pokok pikiran yang diajukan dapat dilihat sebagai kontribusi anggota DPRD dalam mempercepat kemajuan di kabupaten Manggarai “mungkin tidak semua kegiatan yang kami ajukan dalam dokumen perencanaan dalam dokumen APBD 2026, karena keterbatasan fiskal, tetapi agak elok kalau semua anggota DPRD ada pokirnya yang diadopsi dalam APBD 2026,”ujarnya.

“kami percaya, TAPD dan banggar DPRD, eksekutif dan legislatif adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selalu menyelaraskan konsep-konsep pembangunan daerah,”pungkasnya.

Pada kesempatan ini,ketua DPRD Paulus Peos juga menyerahkan pokok-pokok pikiran DPRD Manggarai yang diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.  *ars