Ruteng Diskominfo- Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut , S.H mengatakan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 difokuskan kepada peningkatan mutu SDM dengan dukungan tata kelolah pemerintahan yang baik, birokrasi yang profesional dan bebas dari KKN. Hal itu dikatakan Wabup Heri saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2023 Kabupaten Manggarai, di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai, Selasa (22/02/2022).
“Kiranya pertemuan ini memberikan masukan dan input, supaya rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sungguh menyentuh apa yang menjadi harapan masyarakat kita, tetapi pembangunan SDM internal kita menjadi pertaruhan kita,” tutur Wabup Heri
Dalam sambutannya, Wabup Heri menjelaskan bahwa FKP merupakan wadah musyawarah bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai untuk menyelaraskan dan menghimpun aspirasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang menitikberatkan pada aspek teknokratis.
Makna dari kegiatan ini, pemerintah daerah siap mendengar dan menghimpun masukan dan memikirkan secara bersama penyelesaian masalah pembangunan di Kabupaten Manggarai.
Wabup Heri menyampaikan bahwa, penyelenggaraan FKP Rancangan awal RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2023 merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan daerah dan diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan
kemiskinan.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Mengoptimalkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup.
6. Mengoptimalkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Wabup Heri mengatakan, bahwa tahun 2023 merupakan tahun kedua bagi Pemkab dalam rangka mengupayakan pencapaian Visi Misi Kabupaten, yakni Manggarai Maju, Adil, dan Berdaya Saing.
“Oleh karena itu penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai tahun 2023 harus lebih cermat dan terintegrasi serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai secara tepat. Dalam kerangka pikir itu pula beberapa hari yang lalu, Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai melalui Bapelitbangda telah menginisiasi kagiatan FKP bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Pada tahun 2023 pastikan pemerintah hadir bersama penyandang difabel. Memastikan bahwa bahwa intervensi pemerintah ada di sana. Berikan bantuan yang nyata kepada mereka.
“Mereka adalah bagian integral dari rakyat Manggarai. Dorong mereka supaya mereka bisa lebih hebat di bidangnya masing-masing, jangan sampai mereka merasa terisolir,” ujarnya.
Wabup Heri juga meminta bangun kerja sama dengan NGO, yang merupakan bagian integral dari pikiran teruma juga dalam mendukung pelaksanaan pembangun di Manggarai.
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Manggarai dan membutuhkan komitmen lintas sektor adalah percepatan pengentasan kemiskinan, masyarakat Manggarai harus memperoleh standar hidup yang layak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah, NGO, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan penyandang difabel, serta undangan lainnya.