Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Informasi tentang Covid-19 dapat diperoleh di sini atau di sini

Fraksi – Fraksi DPRD MENERIMA Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019

Tanggal update: 26 Jul 2020 10:47, oleh: Admin

 

Pendapat akhir Fraksi- Fraksi  DPRD Kabupaten Manggarai  menyatakan MENERIMA Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat Propinsi NTT, pada sidang paripurna ke 14,yang berlangsung Jumaat, (24/07/2020) bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD.

Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD  Matias Masir, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus S.H, M.H., Wabup Drs. Victor Madur, Para Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD,Para Kabag, dan undangan lainya.

Ketua DPRD Matias Masir Memimpin Sidang Paripurna ke 14, Jumaat ( 24/07/2020 )

Fraksi PAN  mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan setiap item rekomendasi dari hasil evaluasi kedua lembaga tersebut dengan lebih baik sehingga persoalan dan kekurangan yang terjadi tidak lagi pada tahun-tahun mendatang, terlebih khusus; prediksi pendapatan dari pajak Daerah 67,43% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 28.416.288.536, lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada posisi 72,99%, dari target yang direncanakan sebesar Rp. 28.276.893.027.

Fraksi Golkar menjelaskan, beberapa poin yang telah disampaikan saat pandangan umum Fraksi, yang kiranya menjadi pedoman dan perhatian kita bersama pada masa- masa yang akan datang, antara lain; Fraksi tetap mendorong dan mendukung langkah Pemerintah Daerah, agar Hasil Pemeriksaan BPK- RI pada tahun- tahun mendatang atas Laporan Keuangan memperoleh hasil atau predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). Dengan harapan bahwa pengelolaan kas pada bendahara keuangan, mengenai aset dan yang berkaitan dengan JKN tidak akan bermasalah lagi. Fraksi juga meminta perhatian serius Pemerintah untuk memperhatikan dan menindaklanjuti poin- poin temuan atau rekomendasi BPK- RI Perwakilan NTT.

Pendapat akhir Fraksi Restorasi partai Nasdem memberikan beberapa catatan agar menjadi perhatian pemerintah yakni; meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan rekomendasi ataupun catatan- catatan yang diberikan oleh Badan Anggaran, Komisi- Komisi maupun Fraksi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah.Selain itu, kepada setiap Perangkat Daerah  kami tekankan untuk tetap memegang teguh maksud dan capaian programnya, birokrasi yang baik dalam melayani publik akan menjadi kunci kesuksesan setiap Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja.

Fraksi PDIP  menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan kita semua selama proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai tahun Anggaran 2019 untuk dibahas lebih lanjut ke tingkat Propinsi NTT.

Pendapat akhir Fraksi HANURA menyampaikan beberapa pikiran untuk menjadi perhatian eksekutif antara lain;

  1. Memperhatikan sungguh- sungguh apa yang menjadi rekomendasi  Badan Anggaran DPRD untuk disikapi, diperhatikan, dan ditindaklanjuti setiap Dinas  yang berada di lingkup SKPD Kabupaten Manggarai.
  2. Perlu dikaji ulang bantuan ternak kepada kelompok Simantri, bukan hanya bantuan ternak sapi, namun perlu dipikirkan untuk memberi bantuan ternak lain seperti kerbau dan kuda, hal ini dalam rangka menunjang pelstarian budaya / adat Manggarai dalam hal belis dan membantu petani dalam  mengelola lahan pertanian.

 

Berapa poin penting juga disampaikan oleh FRAKSI Kebangkitan Bangsa, diantaranya, supaya setiap OPD dapat membuat standar perencanaan program yang terencana dengan realistis, efektif, serta pengawasan dalam pelaksanan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan indicator yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal lainya adalah, mendorong kinerja pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan PAD guna terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah dan untuk selalu tetap berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah  sehingga optimalisasi penerapan anggaran dapat terwujud dengan baik. ( petrik ).