Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Anggaran Desa Harus Pro Rakyat Miskin

Tanggal update: 19 Apr 2016 09:58, oleh: Yoga

RUTENG – Program pembangunan pada setiap desa dengan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Manggarai. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, DR.Deno Kamelus, SH.MH-Drs.Viktor Madur atau DM.

Bupati Manggarai, DR.Deno Kamelus, SH.MH menyampaikan hal itu saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa bagi para kepala desa dan Sekretaris Desa yang digelar BPMPD Kabupaten Manggarai di aula Ranaka, Senin(18/04).

Menurut Bupati Deno, hingga kini angka kemiskinan di kabupaten Manggarai masih sangat tinggi. Tercatat jumlah rumah tangga sangat miskin sebanyak 5.702 KK. Sementara rumah tangga miskin berjumlah 8.211 KK. Ribuan KK miskin dan sangat miskin ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai. “Kalau anda (para Kepala Desa, red) menggunakan pendekatan spasial, itu artinya orang-orang ini perlakuannya harus berbeda dengan orang-orang yang tidak miskin,” tegas Bupati Deno.

Bupati Deno menjelaskan, salah satu ageda prioritas Pemkab Mangggarai lima tahun ke depan yaitu mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Manggarai. Untuk itu, dia mengingatkan para kepala desa agar mensinerjikannya dengan program pembangunan di setiap desa. “Secara top down, program-program saudara (para Kades,red) harus juga melihat program prioritas dari pemerintah lebih tinggi termasuk Pemkab. Dan khusus top down kabupaten, saya sudah ingatkan berulang-ulang bahwa salah satu agenda prioritas kita ke depan adalah bagaimana upaya kita secara bertahap mengurangi angka kemiskinan di daerah ini,” jelas Bupati Deno     .

Terkait hal itu Bupati Deno mengatakan, mulai tahun ini Pemkab Manggarai mewajibkan setiap desa mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Dalam satu tahun minimal harus ada 10 sampai 15 unit rumah tidak layak huni di setiap desa yang direhabilitasi melalui Alokasi Dana Desa. “Nanti saya juga akan jadwalkan tinggal di desa untuk mengecek secara langsung pelaksanaan program tersebut,” kata Bupati Deno.

Menurut Bupati Deno, pembangunan di desa harus partisipatif dengan melibatkan semua unsur yang ada di desa termasuk masyarakat. Kerja sama dengan semua stake holder mulai dari perencanaan hingga evaluasi sangat diperlukanan  agar pembangunan bisa berjalan lancar serta berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pantauan media ini, hadir dalam pembukaan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa tersebut, Wakil Bupati, Drs. Viktor Madur, Sekda Manseltus Mitak,SH, para kepala SKPD, ratusan Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Pendamping Desa se Kabupaten Manggarai.***YOGA

 

DENGAR PENGARAHAN : Para Kepala Desa dan Sekretaris Desa mendengarkan pengarahan dari Bupati Manggarai, DR.Deno Kamelus, SH.MH saat Pembukaan Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa. Foto : Yoga