Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Informasi tentang Covid-19 dapat diperoleh di sini atau di sini

Fraksi - Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019

Tanggal update: 02 Jul 2020 13:14, oleh: Admin

Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai  sampaikan pandangan umum fraksi, terhadap nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2019, bertempat di ruang utama gedung dewan, kamis ( 02/07/2020 ).Sidang paripurna ke 10 tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Simprosa Sari Gandut,dengan agenda,pandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Manggarai, dan pembahasan hal – aktual.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus S.H., M.H., ketua DPRD Matias Masir,Para asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpimpan OPD, dan 21 anggota DPRD 

Wakil Ketua DPRD Simprosa Sari Gandut,Didampingi Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus S.H., M.H, Pada Sidang Paripurna Ke 10. Foto; Kominfo


Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang dibacakan oleh Ursula Anur menjelaskan, mendapatkan penilaian yang selalu baik dari BPK – RI Propinsi NTT yang ke- dua kali ( 2018-2019 ) adalah sebuah prestasi yang patut kita syukuri, dengan demikian pelaksanaan instrument APBD tahun anggaran 2019 tidak ada yang perlu fraksi soroti kecuali meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan opini WTP ini pada tahun- tahun mendatang dan memperbaiki beberapa catatan yang telah direkomendasikan oleh BPK RI Propinsi NTT untuk disempurnakan menuju potensi penghargaan pendapatan intensif daerah dari mentri keuangan tahun 2021.

 

Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya, memberikan apresiasi  kepada pemerintah daerah atas ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 ( paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir ). Yang walaupun pandemi covid 19 mendera, namun kita tetap menjadi pemenang atas situasi sulit ini. Selain itu fraksi Golkar juga memberikan apresiasi atas pencapaian laporan keungan pemerintah daerah   ( LKPD ) kabupaten Manggarai tahun anggaran 2019 dengan memperoleh opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( WTP ). Sementara terhadap beberapa temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Propinsi NTT yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan  untuk segera ditindaklanjuti.

Fraksi restorasi Partai Nasdem menyebutkan, pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK – RI dan penyerahan LHP BPK RI akan dapat mengoptimalkan fungsi DPRD Kabupaten Manggarai dalam hal pengawasan dan penganggaran, sinkronisasi pelaksanaan tugas fungsi BPK dan tugas DPRD akan menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut: terjaminya transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, terjaminya akuntabilitas berorientasi pada hasil kinerja, memudahkan DPRD mengambil keputusan, serta membantu aparat penegak hukum dalam proses investigasi. Terkait pencapaian kinerja pendapatan secara umum fraksi menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah dimana realisasi pendapatan mencapai 108,67 %. Tetapi fraksi juga meminta penjelasan pemerintah terkait beberapa komponen pendapatan yang realisasinya tidak sesuai target yang ditetapkan seperti pajak daerah yang realisasinya 67,43%, retribusi daerah yang realisasinya 70,97 % dan pada komponen dana perimbangan pos dana bagi hasil pajak yang realisasinya 58,60%. Atas hal ini Fraksi Nasdem mendorong pemerintah untuk lebih optimal lagi meningkatkan sumber- sumber pendapatan asli daerah khusunya dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

 

Fraksi PDIP Perjuangan, juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Manggarai atas opini Wajar Tanpa Pegecualian ( WTP ) oleh BPK RI perwakilan Propinsi NTT untuk pengelolaan keuangan daerah selama dua tahun berturut- turut yaitu tahun ( 2018-2019). Fraksi mengharapkan agar capaian ini bisa terus dipertahankan untuk tahun- tahun selanjutnya.

Fraksi juga memberikan telaah terhadap ; laporan realisasi anggararan per 31 desember 2019,laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 desember 2019,telaah terhadap neraca per 31 desember 2019, telaah terhadap laporan operasional per 31 desember 2019, laporan arus Kas per 31 desember 2019, laporan perubahan ekuitas per 31 desember 2019, dan telaah terhadap kinerja keuangan ( analisis rasio keungan ).

 

Fraksi Partai HANURA dalam pandangan umum, memohon penjelasan pemerintah daerah tentang pengembangan jaringan perpipaan SPAM Desa Reo Kecamatan Reok yang alokasi anggaran sebesar Rp.689.095.000  yang menurut Fraksi bahwa di kecamatan Reok tidak ada desa Reo.Selain itu pemerintah juga diminta menyediakan lahan dan kantor untuk kelurahan pemekaran di kecamatan Langke Rembong.Sementara dalam rangka pendekatan pelayanan tingkat kecamatan terhadap masyarakat, perlu di pikirkan pemekaran kecamatan Langke Rembong menjadi dua Kecamatan.

 Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan penghargaan  kepada pemerintah daerah atas opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan BPK RI atas laporan keuangan Kabupaten Manggarai tahun 2019. Fraksi berharap agar prestasi ini tetap dipertahankan  pada tahun yang akan datang. Dengan tidak bermaksud mengulangi penegasan dari BPK RI fraksi meminta perhatian pemerintah daerah terhadap beberapa rekomendasi  antara lain; pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran OPD yang belum tertib,pengelolaan aset tetap yang belum tertib,pengelolaan pemanfaatan  barang milik daerah lebih khusus  alat berat yang belum tertib, kekurangan volume pekerjaan atas tiga pekerjaan pada OPD,Serta denda keterlambatan atas tiga pekerjaan pada BLUD Dr. Ben Mboi.( petrik ).