Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Bupati Deno, Buka Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK

Tanggal update: 05 Nov 2019 07:44, oleh: Aris

Ruteng – Bertempat di Aula Efata Santu Aloysius Ruteng, Senin (4/11/2019) Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus, S.H.,M.H membuka kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) tingkat Kabupaten Manggarai

Selain kegiatan advokasi dan edukasi, kegiatan lain juga berlangsung di hari yang sama di beberapa tempat, diantaranya ,sosialisasi materi dan media proyek prioritas nasional berlangsung di Hotel Victory, sosialisasi genre dan ketahanan remaja di Aula Asumpta dan work shop Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Remaja ( PPKBR ) dan sosialisasi konseling kesehatan reproduksi di Hotel Shinda.

Bupati Manggarai Deno Kamelus saat membacakan sambutan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan,  pertumbuhan penduduk selalu dikoreksikan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan kualitas SDM yang memadai, maka menjadi modal pembangunan dan keluarga.

Namun yang menjadi persoalan kata Gubernur Victor, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak disertai kualitas yang memadai, akan menjadi beban pemerintah dan keluarga "Saya mengapresiasi perwakilan BKKBN NTT yang telah menerjemahkan dan menindaklanjuti advokasi pembangunan sektoral yang harus dibangun dari desa dan kelurahan,"ujarnya.

Menurut Gubernur Victor, pertemuan advokasi ini memiliki momentum strategis untuk memberikan dan menyamakan pemahaman terkait program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di semua tingkatan mulai dari Provinsi hingga ke desa dan kelurahan.

Untuk itu, politisi Nasdem ini beranggapan, perlu didiskusikan bersama untuk mendapatkan sebuah model yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang khususnya tercipta dari desa dan kelurahan.

Dijelaskannya, dari data BPS pada sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk NTT sebanyak 4,68 juta jiwa dan tahun 2019 ini meningkat menjadi 5,4 juta jiwa.

Penduduk NTT yang bertambah lanjutnya, memiliki struktur usia yang tidak seimbang dan kurang menguntungkan, karena penduduk usia non produktif masih sangat tinggi, sehingga menempatkan divendensi rasio atau rasio ketergantungan penduduk NTT masih tinggi, yakni 72 per 100.

Lebih lanjut dijelaskannya, jika negara atau daerah memiliki divendensi rasio 50 per 100 ke atas, maka negara atau daerah tersebut belum mencapai bonus demografi.

Ia mengatakan, hasil proyeksi BPS dan Bappenas, hingga tahun 2035, NTT tidak bisa mendapatkan bonus demografi, karena penduduk usia ketergantungan pada kelompok 0 -14  tahun masih sangat tinggi " Kita bangun kampung KB secara terintegrasi dan keroyokan, maka akan tercipta sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia,"tuturnya.

Gubernur juga menghimbau Bupati, Camat, lurah dan Kepala Desa untuk memasukan indikator kependudukan KB dalam RPJMD dan prioritas pembangunan kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan masing-masing.

Selain itu Gubernur berharap para Camat, lurah dan Kepala Desa bisa bersinergi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk saling bergandeng tangan, agar tercipta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTT.

Bupati Manggarai, saat memberikan sambutan.  Foto : Kominfo

Kepala Bidang dan Kesehatan Reproduksi Provinsi NTT yang juga Ketua Panitia, Surya Sriyanti Djamaludin, S.Sos mengatakan Program KKBPK sebagai upaya preventif untuk mencegah stunting melalui peran pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan bagi keluarga yang memiliki balita.

Program ini juga kata Sriyanti, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah desa, institusi masyarakat pedesaan dan petugas KB.

Dukungan itu terlihat dari penggerakan kegiatan, pengelolaan dan pelaksanaan serta pengumpulan data basis melalui pendataan keluarga, pemutahiran data,  sampai pada evaluasi dan laporan.

program KKBPK lanjut Sriyanti, adalah salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Karena dengan jumlah anak yang ideal keluarga bisa mengelolah kehidupan keluarganya dengan baik.

Pemakain kontrasepsi menurut Sriyanti,  tidak bisa dimaknai sekedar mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, tetapi lebih jauh dimaknai secara positif untuk mengatur dan menata kependudukan.

Dikatakan Sriyanti, penggunaan kontrasepsi harus dimaknai dalam rangka melindungi kesehatan ibu dan anak, mulai dari kelahiran yang sehat, kecukupan ASI dan gizi serta kecukupan pengasuhan.

Untuk itu kata Sriyanti, dipandang perlu diadakan pertemuan dengan para Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagai pemangku kepentingan, untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pemangku kebijakan terhadap program KKBPK.

Selain itu meningkatkan dukungan dan komitmen dari pemangku kepentingan dalam keberpihakan pada program KKBPK. Dia juga berharap dukungan dana dari APBDes untuk pendanaan program KKBPK.

Peserta Kegiatan Advokasi.  Foto : Kominfo 

Ditempat yang sama Kepala Perwakilan BKKBN perwakilan NTT Marianus Mau Kuru, S.E, M.Ph menuturkan, BKKBN diberikan mandat untuk membangun keluarga ‘’Keluarga itu ada di Desa, yang lebih tahu keluarga-keluarga adalah Camat, Lurah dan Kepala Desa,’’katanya

Kabupaten Manggarai kata Marianus, merupakan Kabupaten pertama dari 22 Kabupaten/kota di NTT yang mendapat kesempatan pada program KKBPK ini.

Marianus menjelaskan, program KKBPK merupakan salah satu sektor yang indikatornya harus mendapat perhatian, karena jika program ini gagal, akan berpengaruh pada sektor pembangunan yang lain.

Ia mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam menyukseskan program ini ‘’Kita kalau sendiri-sendiri tidak bisa, kita samakan persepsi dan pandangan, bagaimana kita membangun program ini ke depan,’’ujarnya.

"Kami juga punya program Generasi Berencana ( Genre) untuk menyelamatkan remaja dari tiga aspek, yakni seks pra nikah, pernikahan dini dan Narkoba,’’ungkapnya.

Kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Drs.Silvanus Hadir, MMA dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Drs.Sipri Jamun.

Turut hadir saat kegiatan ini, para kepala bidang, kepala seksi dan staf di Dinas P2KBP3A, pelajar, para camat, lurah, serta para kepala desa se Kabupaten Manggarai.   (ars)