Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Fraksi-Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Nota Keuangan Atas Pertanggungjawaban APBD 2018

Tanggal update: 19 Jun 2019 15:07, oleh: Admin

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Simprosa S.Gandut,dan hanya dihadiri oleh 18 orang anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir wakil Bupati Drs.Victor Madur, Penjabat Sekda Angglus Angkat, staf ahli bupati, para asisiten, dan pimpinan organisasi perangkat daerah.

Pandangan umum fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Remigius Nalas, S.Sos,M.Si  memberikan beberapa cacatan yakni;

Pertama;pada Bab II, kebijakan fiskal/keuangan yang termuat pada angka 1 ( satu) arah dan kebijakan umum pendapatan daerah, fraksi Gerindra sependapat dengan pemerintah daerah tentang arah dan kebijakan umum pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sesuai KUA-PPAS tahun 2018 yang termuat dalam huruf a, b, c, d, e, dan f.

Kedua;pada Bab III yang berisi hasil pemeriksaan BPK perwakilan Propinsi NTT, fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi positif kepada pemerintah daerah atas opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah ( LKPD) Kabupaten Manggarai tahun 2018.

Fraksi PDIP memberikan telaah terhadap Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018 yakni;

Pertama;Secara umum dibandingkan dengan anggaran yang telah disetujui DPRD, untuk APBD 2018 relatif baik. Hal ini diindikasikan oleh realisasi PAD sebesar 94 ,19 % dengan nilai sebesar Rp.89.904.635.200,78 dari target sebesar Rp. 95.454.907.404,00, atau lebih kecil dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp.128.829.520.073,07 ( mengalami kenaikan sebesar 2,95%, namun secara nominal mengalami penurunan sebesar Rp.38.924.884.872,29 ).

Sementara Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 ( paling lama 6 bulan setelah tahun anggaran berakir. Selain itu Fraksi tersebut juga mengapresiasi mengenai kewajaran  informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi Gabungan Bintang Keadilan dan Persatuan. Fraksi tersebut juga mengapresiasi  pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuagan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Tahun anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTT.( ***petrik).