Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Manggarai Raih Opini WTP dari BPK, Bupati Manggarai: Hasil Kerja Keras Seluruh Staf

Tanggal update: 28 May 2019 08:11, oleh: Aris

Hari ini, Senin, 27 Mei 2019, Bupati Manggarai Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H. menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai tahun 2018. Kabupaten Manggarai meraih opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian.

WTP adalah opini tertinggi BPK, dan Kabupaten Manggarai berhasil mendapatkannya pada tahun ini. Tahun 2018 silam, atas LKPD Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Manggarai hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian alias WDP.

Atas raihan terbaik pada tahun ini, Bupati Deno Kamelus, yang pada kesempatan menerima LHP tersebut bersama Kabupaten Belu, Malaka, TTS, Rote Ndao, dan Kota Kupang di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTT di Kupang hari ini diperkenankan menyampaikan sambutan, mengungkapkan bahwa prestasi tersebut adalah hasil kerja keras seluruh komponen.

"Syukur kepada Tuhan, dan terima kasih atas kerja keras, kerja sama, kerja tulus, fokus, terukur, tuntas dari seluruh staf dan pimpinan perangkat daerah selama sekian waktu sehingga kita memperoleh opini tertinggi yaitu WTP," ungkap Bupati Deno Kamelus.

Ditambahkannya, opini itu merupakan pernyataan profesional dari BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria. Pertama, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas pengendalian intern. "Kempat hal tersebutlah yang wajar tanpa pengecualian. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan mengembangkannya," jelasnya.

Untuk diketahui, menyusul hasil WDP atas LKPD tahun 2017, pada tahun 2018 silam berbagai langkah perbaikan dan penataan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai. Pencatatan aset yang baik, mekanisme pelaporan, pengawasan internal di setiap perangkat daerah adalah beberapa di antara upaya tersebut.    (Tim Humaspro Manggarai)