Ruteng, Diskominfo Manggarai – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Manggarai memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, Fraksi Hanura menegaskan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan infrastruktur, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi Hanura tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai pada Selasa, 9 Juni 2026, oleh Ketua Fraksi Thomas Edison Rihimone, SH melalui Sekretaris sekaligus Pelapor Yohanes Hardum Nonto, dalam agenda pembahasan Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi Hanura menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menyampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Hanura menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat dan harus didukung oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Fraksi Hanura, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
“Rakyat berhak tahu ke mana dan untuk apa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan,” tegas Yohanes Hardum Nonto dalam pandangan umum Fraksi Hanura.
Fraksi Hanura juga menilai bahwa sinergi antara fungsi pengawasan DPRD dan hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi Hanura memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah yang rata-rata berada di atas 90 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Fraksi Hanura turut menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Hanura mengingatkan bahwa tingginya realisasi anggaran harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Fraksi Hanura mengapresiasi capaian serapan anggaran yang ada. Namun, kami mengingatkan agar tingginya realisasi belanja harus linier dan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil, bukan sekadar pemenuhan target administratif,” ungkapnya.
Pada sektor pelayanan publik dan infrastruktur, Fraksi Hanura mengaku masih menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan penghubung antar-kecamatan dan antar-desa yang mengalami kerusakan serta keterbatasan akses air bersih di sejumlah wilayah pelosok.
Karena itu, Fraksi Hanura mendesak pemerintah daerah agar menjadikan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Kami masih menerima banyak aspirasi mengenai rusaknya jalan penghubung antar-kecamatan dan desa, serta minimnya akses air bersih di wilayah pelosok. Fraksi Hanura mendesak agar pada tahun anggaran berikutnya skala prioritas diarahkan pada pemerataan infrastruktur ini,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Fraksi Hanura juga meminta pemerintah daerah lebih serius mengembangkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kelompok pemuda, serta para petani.
Fraksi menilai evaluasi pelaksanaan program selama tahun anggaran 2025 perlu menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Hanura menyatakan menerima Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan sidang berikutnya. (MC Kab Manggarai)