Ruteng, Diskominfo Manggarai – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas capaian pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur.
Pandangan umum Fraksi Gerindra tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai pada Selasa, 9 Juni 2026, oleh Sekretaris Fraksi Yonatan Yonas Bo’a, S.S., terhadap Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai yang telah menyampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus penghargaan atas keberhasilan meraih opini WTP dari BPK RI.
“Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 dari BPK-RI Perwakilan NTT,” demikian disampaikan Yonatan Yonas Bo’a dalam pandangan umum fraksi.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,213 triliun atau 95,26 persen dari target setelah perubahan sebesar Rp1,274 triliun.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp131,91 miliar atau 89,28 persen dari target Rp147,76 miliar. Terhadap capaian tersebut, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan berharap kinerja tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mengapresiasi realisasi pendapatan transfer yang mencapai Rp1,063 triliun atau 96 persen dari target sebesar Rp1,107 triliun.
Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
“Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya meminta kepada pemerintah agar capaian ini dipertahankan, bila perlu ditingkatkan ke depannya melalui lobi-lobi politik anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta,” ungkap Yonatan Yonas Bo’a.
Pada sektor belanja daerah, Fraksi Gerindra mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp1,215 triliun atau 93,81 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,295 triliun. Sementara itu, realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp893,87 miliar atau 93,05 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp960,62 miliar.
Selain memberikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Pertama, fraksi meminta pemerintah meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada tahun anggaran 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Kedua, fraksi meminta perhatian pemerintah terhadap masih kosongnya tenaga dokter pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Manggarai agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal.
Ketiga, Fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan perbaikan ruas Jalan Pinggang–Ringkas di Desa Perak yang dinilai membutuhkan penanganan segera untuk mendukung mobilitas masyarakat.
Selain itu, fraksi juga meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan di wilayah pesisir selatan yang menghubungkan Desa Legu hingga perbatasan Kabupaten Manggarai Timur.
“Mohon perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan wilayah pesisir Pantai Selatan dari Desa Legu menuju perbatasan Manggarai Timur,” tegas Fraksi Gerindra.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan menerima Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan yang telah dijadwalkan DPRD Kabupaten Manggarai. (MC Kab Manggarai)