Ruteng, Diskominfo Manggarai – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan sidang selanjutnya. Meski demikian, fraksi tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pengelolaan aset daerah, kemandirian fiskal, hingga pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Pelapor Fraksi, Klementinus Malis, mewakili Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Manggarai, Aleksius Armanjaya, S.S., M.H., dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai, Selasa (09/6/2026), dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Fraksi Demokrat mengawali pandangannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Namun demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut fraksi tersebut, masih terdapat sejumlah catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait penataan aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.
“Sejauh mana progres tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemda untuk membenahi aset-aset daerah dan pengelolaan pendapatan daerah yang masih menjadi catatan BPK RI? Mohon penjelasan Bupati Manggarai,” ujar Klementinus Malis saat membacakan pandangan umum fraksi.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Manggarai yang dinilai masih rendah. Fraksi mencatat realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai 95,26 persen dari target yang ditetapkan. Meski capaian tersebut tergolong baik, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat menilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berada pada kisaran 11 hingga 12 persen menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dari sumber pendapatan sendiri masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai berbagai kendala yang menyebabkan realisasi pajak daerah dan retribusi pasar belum optimal, sekaligus meminta strategi konkret untuk meningkatkan PAD dan menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Fraksi meminta penjelasan Bupati Manggarai mengenai kendala utama di lapangan serta strategi konkret apa yang sudah dan akan dilakukan untuk menekan kebocoran atau meningkatkan PAD pada sektor-sektor ini,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat juga menyoroti pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ruteng. Berdasarkan Nota Keuangan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025, tercatat sisa kas BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp5,299 miliar.
Namun, fraksi mempertanyakan keberadaan sisa kas tersebut karena pada saat yang sama masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, khususnya pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
“Dalam Nota Keuangan dirincikan bahwa terdapat sisa kas di BLUD Ruteng per 31 Desember 2025 senilai Rp5,299 miliar. Namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dibayarkan, yakni jasa pelayanan tenaga kesehatan dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Mohon penjelasan Bupati Manggarai,” kata Klementinus.
Meski menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya.
“Dengan demikian Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima rancangan ini untuk dibahas pada sidang-sidang selanjutnya,” tutup Klementinus Malis. (MC Kab Manggarai)