Ruteng, Diskominfo-Pemerintah Kabupaten Manggarai menggelar rapat koordinasi menyikapi situasi Indonesia saat ini.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekertaris Daerah pada Senin, 1 September 2025 ini, dipimpin oleh Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A.
Turut hadir unsur Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah, Toko Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan peserta rapat lainnya.
Dalam arahannya, Bupati Hery menjelaskan mengenai isu-isu di Kabupaten Manggarai yang dapat memicu demonstrasi.
“ini adalah situasi yang seharusnya bantalan awal, ketika bupati dan walikota, maupun gubernur sedang terganggu. Pelayanan masyarakat pasti ikut terganggu dan kalau jalan tidak dibangun, irigasi tidak dibangun dan air minum juga tidak bangun yang kena pertama pasti pemerintah daerah’’ jelas Bupati Hery.
Bupati menyampaikan bahwa pemerintah melaksanakan rapat koordinasi ini tidak untuk membungkam masyarakat “mengenai rapat kita hari ini tidak untuk memprovokasi dan membungkam, kita tau bahwa penyaluran aspirasi melalui unjuk rasa itu sesuatu yang sah dan harus di hormati” tuturnya.
“Kalaupun terjadi dalam waktu 1 atau 2 hari itu hal yang wajar saja kita mengumpulkan semua agar kita masing-masing menjaga diri dan tidak akan bergabung dengan orang-orang yang mungkin menyebabkan tindakan-tindakan anarkis” tegas Bupati Hery.
Bupati juga mengatakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhapap berbagai kebijakan publik “secara nasional hal itu yang terjadi, selain itu kita bisa melihat bersama bahwa pola-pola komunikasi tidak pas dari jajaran pemerintah terutama dipusat’’ ungkapnya.
Bupati menekankan satu hal bahwa ketidapuasan yang disampaikan dalam bentuk unjuk rasa adalah sesuatu yang sah secara Undang-undang sepanjang tidak menimbulkan anarkisme.
Selain itu kesiap siagaan dalam arti koordinasi lintas sektor, lalu pemetaan wilayah rawan konflik di pemerintahan Kabupaten Manggarai yaitu Kecamatan Langke Rembong yang sedikit dinamis dari Kecamatan lainnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos mengatakan bahwa unjuk rasa itu hak setiap warga negara “sekaligus mengingatkan kami terutama anggota DPRD untuk coba melihat beberapa kebijakan yang kami lakukan manakala sudah keluar dari rel yang ada” tuturnya.
Berkenaan dengan itu kata Ketua DPRD Manggarai sebagai lembaga juga akan selalu siap menerima apabila ada aspirasi-aspirasi yang masuk.
“harapan kami mudah-mudahan saja dari teman-teman yang akan berunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. Jangan sampai dimanfaatkan oleh para pihak yang saat ini memang kecenderungan seperti itu, kadang orang-orang diluar organisasi yang sebenarnya punya kepentingan” ujar Ketua DPRD.
Disisi lain Ketua FKUB Sr. Maria Yohana S.Spss menyatakan secara forum menyambut baik dan siap berjalan bersama pemerintah melakukan aksi 2 (dua) hari.
“saya melihat kekuatan ada pada kita semua untuk meredam situasi untuk memberi himbauan sejuk. Terutama menyadarkan bahwa jalan untuk mencari tujuan atau keinginan bukan dengan cara yang brutal dan teriakan” tegas Suster Maria.
Hasil rapat disampaikan untuk sepakat bersama menggelar refleksi dan doa kebangsaaan selama 1 hari yang akan digelar di Natas Labar Motang Rua, pada tanggal 2 September 2025 pukul 17:30.
(MC Kabupaten Manggarai)
