Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Bupati Deno Kamelus,Buka Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Manggarai

Tanggal update: 29 Mar 2018 08:13, oleh: Aris

Ruteng –Bertempat di Gedung MCC Ruteng,Rabu 28 Maret 2018,Bupati Manggarai Dr.Deno Kamelus,S.H,M.H secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang),Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) tahun 2019.

Staf Ahli Gubernur NTT Herman Naiulu ketika menyampaikan sambutan Gubernur NTT Drs.Frans Leburaya mengatakan,Gubernur Frans Leburaya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya bagi pemerintah kabupaten Manggarai dan jajarannya dalam mewujudkan pembangunan bersama pemerintah provinsi NTT,sehingga menunjukan kemajuan yang mengembirakan dari tahun ke tahun.

Musrenbang Kabupaten Manggarai Tahun 2018,menyiapkan rencana pembangunan tahun 2019 memiliki nilai khusus dan strategis dalam pembangunan Nasional dan Daerah.Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan itu,kegiatan prioritas yang disepakati sesuai usulan masyarakat harus menjadi bagian penting dari pembangunan sinergitas dan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi.

Sinergi pembangunan Provinsi dan Daerah secara konsisten telah dilaksanakan melalui pembangunan Daerah terpadu berbasis desa dan kelurahan.

Saat ini fondasi pembangunan sosial ekonomi,infrastruktur semakin kuat dan menjadi modal penting dalam pembangunan tahun 2019.

Pemerintah dan masyarakat harus terus meningkatkan kerja keras,kerja tuntas,dan kerja cerdas,untuk menangani penduduk miskin yang mencapai 1 Juta lebih atau 21,38%.

Terkait penurunan angka kemiskinan,Gubernur Frans Leburaya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Deno kamelus dan masyarakat Manggarai yang konsisten dalam pembangunan desa/kelurahan.

Sebagai Daerah Otonomi yang relatif baru,Manggarai menunjukan perkembangan pembangunan yang cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur,layanan sosial dasar dan perkembangan ekonomi.

Dalam penanganan penduduk miskin yang relatif masih tinggi,Gubernur Frans Leburaya optimis bisa diturunkan lebih pesat melalui pembangunan daerah terpadu berbasis desa kelurahan secara konsisten disertai sinergi dan program pembangunan pusat dan provinsi yang lebih optimal.

Untuk mewujudkan upaya tersebut,maka forum Musrenbang harus mampu menghasilkan usulan prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Tahun 2019 sebagai momentum strategis dalam perluasan dan percepatan pembangunan daerah,maka usulan prioritas yang disepakati menjadi perjuangan bersama dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan penduduk miskin ;

1 .  Peningkatan penyediaan akses dan penyediaan pendidikan dan

       Kesehatan masyarakat.

2.    Peningkatan skala dan nilai tambah ekonomi basis pertanian yang

       meliputi pertanian dan peternakan dan perikanan,UMKM

       koperasi,industry rumah tangga dan jasa-jasa.

3.    Peningkatan pengembangan ekonomi dan ekonomi kreatif serta

       Industri hasil pengolahan pertanian dan perikanan.

4.    Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan serta

       Perluasan air bersih,listrik,rumah layak huni ,serta

       Sumber air dan irigasi.

5.    Peningkatan investasi melalui dukungan kebijakan,kepastian

       Hak atas tanah dan investasi melalui BUMN.

Para Camat,Lurah,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Staf Lingkup Pemkab Manggarai Ketika

Mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD di Aula MCC Ruteng.  Foto : Aris

Sementara ditempat yang sama Bupati Manggarai Deno kamelus kembali menegaskan terkait penerapan E-Planning.Sejak tahun 2018 kata Bupati Deno Kamelus seluruh perencanaan menggunakan basis website atau jaringan elektronik.

Penerapan E-Government atau sistem informasi tata kelola pemerintahan yang berbasis jaringan elektronik bukan menjadi sebuah pilihan namun sebuah keharusan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 14 ayat 3  yang menegaskan rencana kerja pemerintah daerah harus disusun berdasarkan E-Planning.Penerapan aplikasi E-Planning dimulai dari tingkat desa/kelurahan,tingkat kecamatan sampai Kabupaten.

Salah satu unsur penting dalam penerapan E-Government kata Bupati Deno kamelus yang didalamnya terdapat E-Planning dan E-Budgeting adalah terjadi transformasi penyelenggaran pemerintahan yang efektif,transparan,efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menuju Good goverment.

Bupati Deno Kamelus kembali menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk terlibat sepenuhnya dalam penerapan E-Government termasuk didalamnya aplikasi E-Planning dan E-Budgeting ‘’Integrasi E-Planning dan E-Budgeting merupakan solusi dari ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran yang selama ini kita alami,’’Kata Bupati Deno kamelus.

Berkaca dari kondisi tersebut Bupati Deno Kamelus berharap agar penerapan E-Budgeting dan E-Planning diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran menjadi lebih partisipatif,transparan dan akuntabel serta dapat dikontrol masyarakat secara online.

Menurut Bupati Deno Kamelus penerapan E-Budgeting dan E-Planning memiliki beberapa tujuan diantaranya ; pertama, memastikan pelaksanaan perencanaan pembangunan dilaksanakan tepat waktu,tepat mutu dan tepat sasaran ‘’Saya harap para kepala desa,lurah,camat untuk sosialisasikan    kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan usulan-usulan bansos dan hibah.Jadi kalo bansos ini tidak dientri dan tidak dimasukan pada tahap tertentu,maka kita jangan berharap keluar di APBD,itu salah satu contoh,dengan E-Planning segala sesuatu tepat waktu,tepat mutu dan tepat sasaran sesuai rencana kita,’’Terang Bupati Deno kamelus.

Kedua,untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan anggaran,dan ketiga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sesuai undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran yang bersih,bebas korupsi,dan nepotisme ‘’ Dalam catatan KPK yang terakhir baru 42% dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggunakan mekanisme E-Planning dan E-Budgeting,dan Manggarai salah satu didalam 42% itu,’’Ujar Bupati Deno Kamelus.

Bupati Deno Kamelus ketika memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang RKPD

di Aula MCC Ruteng.  Foto : Aris

Dalam kegiatan ini dihadiri Pimpinan OPD,Staf Ahli Bupati,Asisten,Anggota DPRD Manggarai,Unsur Forkopimda,Para Camat,Lurah,Toko Masyarakat,Tokoh Agama,BUMN/BUMD,Sekertaris,Kepala Bidang serta Staf lingkup Pemkab Manggarai dan insan Pers.   **arismarsal