Pemerintah Kabupaten Manggarai

BUPATI
DR.DENO KAMELUS,SH.MH

WAKIL BUPATI
DRS. VICTOR MADUR

Update terbaru:

Panwaslu Kabupaten Manggarai,Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Tanggal update: 14 Feb 2018 17:12, oleh: Aris

Ruteng –Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu ) Kabupaten Manggarai menggelar Deklarasi,menolak Politik Uang dan Politisasi SARA demi Pilkada yang Berintegritas pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Juni 2018 mendatang.

Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Motang Rua Ruteng,Rabu (14/2/2018),dihadiri Wakil Bupati Manggarai Drs.Victor Madur,Sekertaris Daerah Mansetus Mitak,SH,Kapolres Manggarai AKBP Steiny Cliffri Lapian,S.IK,Kasdim1612 Manggarai Mayor inf.Mohammad Yamin,tokoh Agama,tokoh masyarakat,Ketua KPU Hendri Dewanto Dao dan Komisioner KPU,Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Marselina Laurensia dan Anggota,Panwaslu dari 12 Kecamatan,Panwas Kelurahan dan desa-desa yang berjumlah 171 panwaslu dan tersebar diseluruh Kabupaten Manggarai serta insan pers.

Acara deklarasi diawali dengan menyanyikan lagu mars Pemilu dan pernyataan Deklarasi dari berbagai elemen serta penandatanganan Deklarasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan Sekda mewakili unsur pemerintah dan Kapolres Manggarai dan Kasdim 1612 Manggarai dari unsur Forkopimda.

Sementara itu penandatanganan Deklarasi diwakili juga oleh tokoh agama,unsur Pemuda,perwakilan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018,insan pers serta kalangan Mahasiswa.

Panitia Pengawas dari Kecamatan,Kelurahan dan Desa-Desa dari seluruh Kabupaten Manggarai

mengikuti Deklarasi Panwaslu,di Lapangan Motang Rua Ruteng.   Foto : Aris

Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai Marselina Laurensia dalam sambutannya mengatakan Politik uang dan isu SARA merupakan kejahatan yang terbukti tidak hanya mengancam Pancasila namun juga NKRI ‘’Isu Sara dan politik Uang adalah dua hal utama yang bisa merusak Demokrasi kita di Indonesia,’’Ujar Marselina.

Hal ini kata Marselina Laurensia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,tokoh agama,Partai Politik,tokoh pemuda,kalangan kampus,media masa,masyarakat pemilih serta seluruh elemen bangsa lainnya ‘’Politik Uang,isu SARA dapat merusak Pilkada yang Berintegritas,Keduanya adalah bentuk Kejahatan yang bisa nodai Demokrasi,’’Jelas Marselina.

Marselina Laurensia menegaskan Politik Uang bisa merusak Legitimasi Demokrasi sementara politisasi SARA merusak Kesatuan Sosial melalui Sentiment Primordial yang mengoyak kenyamanan kebangsaan.

Pantauan Panwaslu kabupaten Manggarai kata Marselina Laurensia,internet dan media sosial masih marak digunakan untuk ujarkan kebencian,ajang eksploitasi dan ajang untuk politisasi isu SARA.

‘’Kami menghimbau agar ujaran kebencian,eksploitasi dan politisasi SARA segera dihentikan agar Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang Damai dan Berintegritas,bisa Kita wujudkan,’’Tegas Marselina.

Wabup Victor Madur,didampingi Sekda Mansetus Mitak berbincang dengan Ketua MUI Manggarai Haji Amir Kelilauw pada Acara Deklarasi Panwaslu di Lapangan Motang Rua Ruteng.  Foto : Aris

Menurut Marselina Laurensia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang Berintegritas dan damai,dapat menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang legitimate,bersih dan bebas korupsi.

‘’Gunakan media sosial yang bijak dan arif untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan,Jangan gunakan media sosial yang dapat mengancam serta menimbulkan permusuhan,’’Terang Marselina.

Dikatakannya,dalam konteks pemilihan kepala daerah yang berintegritas,politik uang menjadi ancaman serius.Oleh karena itu semua pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjadikan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Juni 2018 mendatang menjadi Pemilu yang bersih dari politik uang dan korupsi ‘’Semua Pihak mulai dari Panwaslu,KPU dan perangkat-perangkatnya,para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,Tim kampanye dan Masyarakat pemilih harus miliki komitmen yang sama untuk tidak terlibat dalam Politik Uang dan Isu SARA,’’Papar Marselina.

Kegiatan Deklarasi ini serentak dilaksanakan di seluruh Wilayah Indonesia tanggal 14 Februari 2018,atas Instruksi Bawaslu Republik Indonesia.Acara deklarasi ini diharapkan menjadi momentum  untuk membangun kesadaran dan komitmen semua pihak untuk menolak Politik Uang dan Politisasi SARA.    **(arismarsal)